DALAM suatu percakapan di Bukittinggi tahun 1970, Kolonel Naszir Asmara bertanya: “Maukah Pak Navis dicalonkan jadi anggota DPRD?”

Saya menolak. Sebaliknya saya mengusulkan Zahar saja, yang dulunya konon seorang “kader PSI”. Ternyata ia juga dicalonkan.

Saya menolak karena saya bukanlah orang politik dalam arti berdasarkan suatu ideologi. Sebaliknya saya tak bisa dikibuli oleh politisi yang bersikap “right or wrong my party”, atau yang sekadar cari selamat. Katakanlah bahwa saya dapat memahami masalah-masalah politik. Namun tidak berpengalaman dan belum tentu cocok untuk politik praktis.

“Kalau Pak Navis menolak ke DPRD, apa mau ke DPR Pusat?” tanyanya lagi.

Heran juga saya, karena dinilai pantas untuk menjadi anggota legislatif. Tapi saya tidaklah lupa bahwa saya dicalonkan dalam suasana politik yang khas; yaitu ketika banyak yang takut-takut menjadi orang politik, meskipun atas nama Golkar. Suasananya tidak seperti sekarang tatkala Golkar dipandang kuat dan gaji anggota DPR begitu menggiurkan sehingga orang-orang saling berebut dan saling sikut untuk ikut duduk dan merasa ngeri bila diancam recalling.

Karena hal-hal itu saya tak mengelak lagi: “Baiklah, tapi untuk DPRD Sumatra Barat sebab saya tak mau jauh-jauh!”

Maka untuk Pemilu tahun 1971 saya dan M. Zahar dicalonkan. Begitu pun pada pemilu tahun 1977, fraksi Karya Pembangunan.

Untuk mendukung pencalonan diri saya maka Mayor Saafruddin Bahar sengaja mempertemukan saya dengan unsur DPP Golkar. Cosmas Batubara sengaja menjamu saya di sebuah restoran mewah di Jakarta. Percakapan-percakapan kami rupanya cukup meyakinkan Cosmas.

Ketika Cosmas bertanya bagaimana pendapat saya tentang Golput (Golongan Putih), saya bilang, “Kalau saya di Jakarta, saya akan jadi Golput juga.”

Cosmas terdiam. Namun kalau dia tanya, “kenapa?”; akan saya jawab: “Gerakan Golput merupakan peringatan intelektual tentang sistem pemilu yang berlaku.” Tapi Cosmas tak bertanya lagi tentang itu.

Maka tak kurang sebelas tahun lamanya saya menjadi anggota DPRD Sumatra Barat (1971—1982) untuk Fraksi Karya Pembangunan (FKP).

Sebelum Pemilu, saya dicalonkan oleh DPRD-GR untuk menjadi anggota DPH (Dewan Pemerintah Harian) Sumatera Barat. Ceritanya begini:

DPR-GR telah mencalonkan nama-nama untuk jabatan itu. Tapi menteri menolak salah satu nama. Maka dilakukan pencalonan yang baru. Rupanya sulit mencari calon. Mungkin sudah kehabisan stok. Meneleponlah Sutan Asali dari PSII, apa saya mau dicalonkan. Ini betul-betul surprise buat saya.

“Oke,” kata saya.

Tapi dalam hati saya, saya mau tahu berapa kuat posisi saya karena dicalonkan Dewan itu.

Dewan waktu itu berselingkuh dengan Gubernur Harun Zain. Jadi dengan mendudukkan saya di pemerintahan maka akan dapat mencegah Harun Zain agar tidak dikibuli terus oleh stafnya.

Waktu pemilihan dihitung, saya dapat suara terbanyak tapi pakai syarat. Setiap calon harus membuat program kerja. Maka saya buatlah program kerja itu. Dimuat oleh koran Haluan berturut-turut. Isinya banyak kritik pada pemerintah, sedangkan akibatnya saya tidak disetujui menteri menjadi anggota DPH.

Saya tertawa-tawa malah, karena merasa senang. Politisi di dewan, yang anti Harun Zain, tidak berhasil mengangkat saya jadi “ayam aduan” melawan gubernur di Kantor Gubernur sendiri.

***

WAKTU Harun Zain baru diangkat jadi gubernur, dia mengundang para seniman, antara lain Chairul Harun, Leon Agusta, Rusli Marzuki Saria, Yusfik Helmi, dan saya. Pertemuan yang konon atas dorongan Syaifullah Alimin itu terjadi di rumah dinas Rektor Unand. Harun Zain belum pindah ke Gubernuran.

Dalam kesempatan itu saya katakan, bahwa setelah mengalami berbagai trauma sejarah, maka di bawah kepemimpinannya terbuka momentum bagi Sumatera Barat membangun dirinya sendiri. Yaitu untuk membangkik batang tarandam, menegakkan kepala, membangun masa depan melalui proses modernisasi sosial yang kompleks—termasuk proses demokratisasi dalam segala artinya. Itulah komitmen Orde Baru dan tanggung jawab kita semua. Kami sedia bahu-membahu untuk apa yang dicanangkan sebagai strategi harga diri masyarakat dan daerah Sumatera Barat ketika memasuki era Orde Baru.

Pertemuan pertama itu saya pikir sebagai momentum yang bagus bagi kepentingan perbaikan kondisi daerah yang telah porak-poranda. Kami yang hadir punya banyak gagasan yang mungkin dapat dan pantas diorganisir pemerintah. Namun pertemuan itu rupanya menjadi pertemuan terakhir. Maka menurut saya, pertemuan itu bersifat proforma, bahwa seorang gubernur perlu berkenalan dengan seluruh unsur masyarakat. Sekadar itu.

Lama kemudian barulah saya sadar, bahwa putusnya hubungan itu yang kemudian membuat jarak yang kian lebar, adalah akibat rivalitas dua koran yang sama-sama baru terbit kembali di zaman Orde Baru itu. Haluan di satu pihak dan Aman Makmur di pihak lain. Chairul Harun, Jusfik Helmy, Rusli Marzuki Saria dan Leon Agusta adalah redaktur Haluan. Harun Zain memang teman akrab Aman Makmur dan namanya tercantum sebagai Penasihat Ahli pada awal terbitnya pada masa Orde Baru.

***

PADA tahun-tahun saya menjadi anggota DPRD ternyata merupakan tahun-tahun yang cukup intensif dalam usia saya.

Masa awal jadi anggota DPRD, saya bolak-balik Padang-Bukittinggi. Saya baru menetap di padang ketika diminta Kapendam III/17 Agustus Mayor Saafruddin Bahar dan Imam Soeparto lewat Kasdam Kolonel Naszir Asmara untuk memimpin surat kabar Angkatan Bersenjata (AB) Edisi Padang.

Saya katakan bahwa koran AB dan koran-koran partai takkan laku. Koran hendaklah memiliki image sebagai bersih dari interest golongan atau ideologi. Jadi harus dihilangkan kesan pemihakan politik ideologisnya. Harus membawa dan mencerminkan kepentingan masyarakat. Gagasan yang juga merupakan persyaratan yang saya ajukan rupanya diterima, maka nama harian Angkatan Bersenjata ditukar menjadi Semangat oleh Saafruddin Bahar.

Saya bersemangat juga. Pola pemberitaan koran yang lebih bebas itu mengenai sasaran juga, sehingga harian Semangat dijuluki “Lebih keras dari koran partai!” Tentu saja karakter demikian terutama dalam sikap yang lebih kritis terhadap birokrasi pemerintahan.

Itu adalah sebuah cerita. Cerita lainnya karena uang tak ada di kas koran dan administrasi kacau balau, maka saya minta bantuan saudara A. Pasni Sata—mantan redaktur almarhum Harian Aman Makmur. Perlahan-lahan administrasi keuangan dapat diperbaiki, tapi uang belum masuk seperti yang diharapkan. Karyawan-karyawan kan digaji. Untuk itu saya pakai uang istri saya tanpa setahu pemiliknya. Dengan demikianlah saya mengatasi secara darurat kondisi keuangan suratkabar Semangat.

Tiba-tiba saya diberhentikan karena sebuah berita. Ketua DPRD, yang juga bos saya di suratkabar Semangat, Kolonel Burhani Tjondro Handoko (kemudian Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji di Departemen Agama) marah besar. Saya disuruh mencabut berita itu. Namun saya tidak mau. Lalu dia bilang: “Kalau tidak mau, ya, dipecat”.

“Oke,” jawab saya.

Buntut cerita tidak enak. Banyak teman-teman dalam fraksi Golkar di DPRD tidak ramah lagi kepada saya. Rupanya mereka takut terlibat kemarahan kolonel itu. Untuk mengatasinya, saya sering “berdemonstrasi” di depan mereka dengan cara bergurau terus dengan kolonel itu, seolah-olah kasus itu bukan persoalan pribadi atau dinas kelembagaan. Ya, memangnya begitu. Buntut Iainnya, uang isteri saya yang saya pakai untuk membayar gaji karyawan Semangat selama tiga bulan berturut-turut, terbenam lebih setahun dalam kas Kapendam III/17 Agustus.

Kepada Harun Zain pernah saya katakan, bahwa kedekatan saya dan kawan-kawan dengan Naszir Asrama karena perhatiannya yang besar untuk meredakan “gap psikologis” antara masyarakat dengan militer. Juga statement kolonel itu sendiri, bahwa dia tidak berambisi menjadi gubernur• Apalagi menggantikan Harun Zain. Ambisinya menjadi panglima salah satu Kodam. Tapi bukan di Sumatera Barat. Apa Harun Zain percaya atau tidak, saya tidak tahu. Namun saya percaya bahwa banyak orang berkepentingan agar kedua pejabat yang “urang awak” itu tetap berjarak jauh. Hanya sebelas bulan saya memimpin Semangat.

Memakai uang sendiri banyak saya lakukan, misalnya juga untuk keperluan INS Kayutanam atau menggelarkan acara kesenian yang rugi dan panitia lainnya hilang entah ke mana. Saya yakin orang-orang akan membantu kita.

Saya kan memang suka terdorong-dorong berbuat karena prasangka baik!

***

KEAKRABAN dengan lingkungan tentara setempat melahirkan isu bahwa ‘kelompok Navis, Zahar, Chairul Harun Cs.’ mau mengganti Harun Zain dengan Naszir Asmara. Saya sendiri dituduh kaki tangan militer. Dan kritik-kritik tajam terhadap kebijaksanaan gubernur dikaitkan dengan itu.

Staf-staf Gubernur memang selalu berusaha menjauhkannya dari pihak militer. Yah, gara-gara ada oknum-oknum di Kodam mengganggap angin kebijaksanaan Pemda tertentu demi kepentingan pribadi. Tapi kami juga tahu bahwa para staf Harun Zain pun hanya menginginkan ‘ladang-ladang’-nya aman, itu saja, dan bukan untuk kepentingan Sumatera Barat.

Sudah biasa saya dengar isu Harun Zain tak menyukai saya. Tapi suatu hari datanglah Almunir (Kakanwil Perdagangan) dan seorang bupati yang diperbantukan di Kantor Gubernur, Djardjis Bebastani, hanya untuk berkata, kenapa Harun Zain marah-marah pada saya. Mereka dengar begitu, bilang mereka. Djardjis mangajuk sikap saya, bagaimana kalau Pak Navis bertemu dengan Harun Zain.

Maka saya kejar Harun Zain untuk bertemu muka dengan muka. Sekali di Kantor Gubernur dan dua kali di rumah dinasnya Gubernuran.

Begitu saya datang maka Harun Zain menunda pertemuannya dengan banyak pejabat yang sudah antri, “Kita besok saja!” katanya kepada mereka, sehingga mereka pada pulang.

Begitu kami tinggal berdua, maka langsung saya sergah: “Apa yang Bapak marah-marahkan pada saya?”

Harun Zain cerita tentang begini begana, artinya berdasarkan laporan-laporan yang dia terima dari staf dan orang-orang yang ingin aman serta cari kedudukan.

Saya berusaha meyakinkan Harun Zain, bahwa ia digerogoti pejabatnya yang korup, yang berusaha menjauhkannya dari militer. la tak percaya. (Tapi begitu Harun Zain habis masa jabatan maka sejarah membuktikan bahwa tak seorang pun “anak-anak emas”-nya yang sukses dalam kariernya, bernama jelek karena terkait dengan berbagai manipulasi, baik yang diketahui umum atau tidak.)

Sudahlah, maka saya bilang jangan berkonflik dengan militer. Jangan dilawan militer. Militer juga butuh partner untuk bersama-sama memajukan masyarakat dan daerah ini. Militer adalah aset sekaligus stabilisator nasional. Jika di kantor gubernur ada pejabat-pejabat yang bobrok, itu juga ada dalam tubuh militer. Itulah iklim umum Indonesia. Saya tak ingin ada konflik antara sipil dan militer di Sumatera Barat. Sebab secara tak langsung akan berakibat kepada kehidupan masyarakat, paling tidak persoalan mereka yang seharusnya ditanggulangi jadi terbengkalai begitu saja. Jangan hiraukan pendapat Iain yang berupaya agar bebas menangguk di air keruh. Prinsipnya begitu, dan pada gilirannya banyak kebijaksanaan Pemda yang bisa diteruskan dan dikembangkan. Itulah inti percakapan saya.

Dalam kolom Harian KAMI Jakarta saya menulis bahwa Harun Zain hanya memperhatikan ekonomi tapi mengabaikan masalah-masalah sosial dan kebudayaan di Sumatera Barat. Itu menjelang Pemilu dan Harun Zain juga mau habis masa jabatannya.

Kritik yang kritis di Harian KAMI berbuntut lain, yang sama sekali tak terbayangkan sebelumnya.

Seorang wartawati Harian Suara Karya, Nenny Wiranatakusumah, datang atau didatangkan ke Sumatera Barat. Ia ditugaskan Ali Murtopo—dan barangkali tak ada sangkut pautnya dengan koran tempatnya bekerja—untuk menginterview sejumlah orang yang diisukan sebagai “anti Harun Zain”. Maka tidaklah enak untuk berprasangka, bahwa Harun Zain sedang masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan elit nasional yang berpusat pada Ali Murtopo.

Tugas pokok utusan yang cantik itu adalah menanyakan atau melakukan survai terhadap sikap saya, Chairul Harun dan banyak lainnya, apakah kami anti Harun Zain.

Chairul Harun dan saya tak pernah anti Harun Zain. Tak punya keinginan untuk menggantinya dengan Naszir Asmara. Kami hanya ingin agar kebijaksanaan Pemerintah Daerah tidak hanya pada pembangunan ekonomi. Tapi ada yang berusaha menjauhkan kami dengan Harun Zain. Semua kami paparkan apa adanya pada Nenny. Maka entah kenapa; wawancara itu diselesaikan secara tuntas, dan walaupun enggan karena di luar kelaziman, kami tandatanganilah surat keterangan yang menjelaskan bahwa kami tidak bermaksud mendongkel kedudukan Harun Zain.

***

DUA GUBERNUR, baik Harun Zain maupun Azwar Anas tak begitu suka pada saya. Di Bukittinggi saya bertetangga dengan Azwar Anas dan ia ber-“uda” pada saya. la bilang pada saya bahwa menurut orang-orang, saya adalah “cingkahak urang”. Itu dikatakannya ketika saya menemuinya di kantor sehabis jam kerja, sambil makan satu porsi yang dibaginya dua dengan saya.

Saya pikir Azwar Anas seorang pribadi yang polos. Mudah percaya pada orang. Tidak tahu bahwa di sekitarnya banyak orang yang “berakal bulus”. Mungkin jadi karena dia sangat percaya bahwa Tuhan melindunginya selalu. Jika dia punya banyak teman dekat yang ahli, bukan yang “ahli”, hasil kerjanya akan jauh lebih baik dan bermanfaat secara monumental.

Meskipun dalam kondisi demikian, saya dan M. Zahar dan seorang temah lainnya H. Anwar Buat, banyak berperan untuk menjadikan DPRD itu sebagai lembaga yang fungsional dalam arti “disegani” sebagai mitra dari Pemerintah Daerah. Banyak gagasan kami yang diterima menjadi kebijaksanaan Pemerintah Daerah. Antara lain seperti kehadiran LPN sebelum program KUD lahir. Pengadaan paket buku untuk Sekolah Dasar sebelum ada paket buku Inpres. Mengalokasikan dana lebih banyak ke instansi Daerah Tingkat II. Yang paling kami bertiga ributkan ialah kecilnya pemasukan ke kas Daerah dari sektor semua Perusahaan Daerah, termasuk Bank Pembangunan Daerah serta anak perusahaannya. Maunya kami, seluruh keuntungan bersih dari perusahaan tersebut disetorkan ke kas Daerah, meskipun kemudian akan dikembalikan sebagai tambahan modal. Namun dalam hal ini kami tidak berhasil sampai kami tidak lagi menjadi anggota dewan.

Hal yang tidak berhasil saya usahakan, ialah pemberantasan pelacuran yang sudah mulai gawat, melalui Peraturan Daerah. Berbulan lamanya saya melakukan observasi dan diskusi dengan banyak pihak, guna meyakinkan anggota Dewan dan pihak Esekutif. Bahkan saya bawa anggota komisi saya berikut unsur komisi lainnya mencari informasi faktual ke kantor Polisi Provinsi Sumatera Barat untuk membuktikan betapa sudah gawatnya keadaan. Namun ada faktor X yang mengganjal upaya saya tersebut. Situasi belum lagi mantap.

Saya berhenti jadi anggota DPRD ketika masa jabatan saya habis tatkala Azwar Anas jadi gubernur. Waktu itu, peta Golkar memang telah berubah. Orang-orang sudah pada berebut untuk jadi anggota DPRD. Masuk Golkar ternyata aman dan gaji serta fasilitas anggota DPRD pun semakin menggiurkan, di samping tak banyak kerjaan.

Azwar Anas itu orangnya polos, mudah percaya pada orang Iain. Saya sering diceritai oleh mereka yang mengibulinya. Dan kalau saya sampaikan ada banyak orang yang mengibulinya, lantas jawabnya: “Jangan prejudice, Pak Navis.” Konon sewaktu ada yang bilang, “Pak Azwar, payah Navis itu Pak!” maka tanpa sepengetahuan saya lalu nama saya diletakkan pada nomor urut calon ke-56 anggota DPRD dari fraksi Golkar untuk Pemilu tahun 1987.

Saya sebenarnya bersedia ditempatkan sebagai vote getter. Artinya hanya menjadi calon penggaet suara dan bukan calon-jadi untuk duduk di legislatif. Yang menjadi masalah adalah caranya. Bagaimanapun juga hendaknya ada semacam sopan santun. Kalau tidak diajak bicara, ya, beritahulah sebelumnya peran apa yang harus saya pikul. Cara sopan santun sesama anggota, perlu dipahami para pengurus Golkar di daerah saya. Golkar jangan dijadikan sosok politik yang tidak kenal etika politik.

Diletak-letakkan saja begitu, saya rasa tidaklah pada tempatnya sebab tidak sesuai dengan kehormatan dalam pergaulan sosial dan kehidupan politik. Saya bukan orang yang otomatis menerima begitu saja setiap tugas yang dipercayakan atau dibebankan. Saya tidak suka didikte tanpa alasan. Karena itu saya langsung menyatakan mengundurkan diri! Lagi pula saya bukan “pegawai” mereka yang harus patuh “buta”.

Di DPRD sendiri, sebenarnya banyak anggota yang berang pada saya. Konon para pejabat umumnya malahan pada antipati pada saya, apalagi kalau pejabat itu pun anggota DPD Golkar. Saya kenyang dengan permainan mereka untuk menyingkirkan saya.

Waktu saya ribut-ribut di DPRD mengritik kebijaksanaan eksekutif maka staf-staf Harun Zain—terutama Drs. Hamzah Dirut Bank BPD dan Djafri Kakanwil Pertanian—meminta agar saya di-recall saja.

Jawab Harun Zain, “Jangan, Navis itu potensi daerah! Rugi kita. Tak banyak orang seperti dia.”

Yang bercerita pada saya justru Drs. Hamzah sendiri ketika saya sudah berhenti dari DPRD dan Harun Zain sudah bukan gubernur lagi.

Hal lainnya, suka atau tidak suka, Harun Zain punya prinsip dan garis kebijaksanaan yang selalu dipedomaninya. la punya kriteria, sehingga dalam kondisinya yang terbaik ia takkan mudah dipermainkan atau dipengaruhi.

Waktu di DPRD itu, berkali-kali saya difitnah: “Lebih parpol Navis dan Zahar daripada orang PPP!” konon demikian kami dilaporkan kepada Harun Zain.

Setelah saya berhenti jadi anggota DPRD maka orang-orang yang berang itu justru menjadi kawan saya kembali. Beberapa Kepala Dinas mengeluh bahwa tidak ada lagi anggota dewan yang memperjuangkan program mereka. Sedang Staf Kantor Gubernur yang sering rapat di DPRD, bilang: “Waktu dulu, banyak kami belajar, bagaimana menghadapi perdebatan. Sekarang baru terasa enaknya. Kalau dulu, wah, rasanya kami mau mencekik Pak Navis.”

Itu artinya pada masa saya, DPRD Sumatera Barat punya wibawa sebagai mitra pemerintah daerah.

***

DALAM kenyataannya di DPRD itu kerja tidak pula banyak kecuali hanya pada waktu-waktu tertentu seperti sidang panitia anggaran atau pembahasan rencana Peraturan Daerah. Setiap tahun ada dua kali reses, biasanya digunakan untuk study tour di dalam daerah dan di luar daerah.

Saya, selama 11 tahun menjadi anggota DPRD, kalau tidak salah hanya enam kali saja menggunakan masa reses untuk study tour ke luar daerah. Ke Menado, Aceh, Kalimantan Barat dan Lombok saya tidak pergi. Kawan-kawan suka ngomel-ngomel kalau saya tidak ikut. Nampaknya, mereka malu kalau saya tidak pergi reses. Kenapa saya tidak mau pergi?

Terus terang, saya muak. Muak ambo pai bairiang-iriang jo kawan-kawan itu. Indak nampak inyo sebagai anggota dewan yang sedang pergi studi perbandingan. Mereka umumnya seperti pergi piknik saja dan tidak benar-benar sedang memperjuangkan aspirasi masyarakat.

***

KESULITAN saya muncul karena saya tak bisa menjadi seorang “yes man”. Karena itu saya banyak masalah, bahkan banyak “musuh” juga di DPRD.

Efek pertama justru kepada diri sendiri: perasaan langsung tegang. Saya rupanya mengalami stres tatkala menjadi anggota DPRD. Maka ambeien saya kambuh, berkali-kali kambuh. Pada waktu duduk bersidang saya bisa blooding, pendarahan dubur. Saya memasang doek agar pendarahan tak mengganggu kerja di DPRD. Doek semacam alat pengaman bagi wanita-wanita di masa haid.

Penyakit ambeien rupanya bersifat psikosomatik juga. Kalau perasaan tegang, kalau stres, ambeien justru kambuh, blooding lagi!

Kenapa stres? Saya rasa karena bergaul dengan politisi-politisi dan “burung-burung beo”. Apa yang menurut mereka benar dilihat dari taktik-taktik politik praktis bagi saya justru tampil sebagai bentuk-bentuk kemunafikan. Saya stres karena bergaul dengan kawan-kawan yang munafik. Meskipun tak kelihatan dalam penampilan, namun tetap jadi masalah yang menggerundel-gerundel dalam hati. Perasaan jadi tegang lalu mempengaruhi sirkulasi peredaran darah. Maka streslah saya.

Setelah tidak jadi anggota DPRD, berapa pun lamanya saya duduk mengarang, saya tak lagi mengalami blooding.

***

BAGIAN INI akan saya tutup dengan pandangan saya terhadap Golkar dewasa ini ke masa depan.

Posisi saya sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pembina Golkar, Soeharto, ditetapkan jadi anggota Dewan Pertimbangan Golongan Karya Sumatera Barat. Tugas saya yang pertama melantik Dewan Penasehat Daerah Tingkat II. Hebat jugalah.

Masih perlukah Golkar? Itu tergantung pada situasi, dan pada Golkar sendiri. Sampai sejauh ini Golkar kokoh, karena bersandar pada otoritas kekuasaan. Karena itulah sikap kepemimpinan dalam Golkar selama ini mencerminkan bahwa seolah orang-orang yang memerlukan Golkar dan bukan Golkar yang memerlukan orang-orang. Masuk Golkar seolah berebut jatah pembagian status, pangkat atau rezeki. Kepemimpinan, lalu demokrasi, menjadi tidak sehat. Seolah-olah kalau mau jadi anggota DPR Pusat mendekat-dekatlah pada pimpinan pusat Golkar di Jakarta.

Golkar lemah, karena hidupnya tergantung pada otoritas kekuasaan yang tegak karena ada orang kuat, bukan pada dukungan kekuatan-kekuatan masyarakat. Karena itulah pemerintah ikut campur dalam urusan orpol-orpol, yang berpotensi sebagai kekuatan-kekuatan masyarakat yang sebenarnya.

Kalau Golkar mau berakar kuat, bisa. Yang harus dibenahi ialah sikap seluruh pimpinan Golkar sejak dari Pusat sampai ke Kabupaten. Hentikan gaya birokrat yang feodalistik. Bersikaplah horisontal, jangan vertikal. Jangan berpikir dengan pola atas-bawah, yang memberi kesan ada atasan ada bawah terhadap sesama pengurus, apalagi sesama anggota. Sebab kewajiban mereka adalah menjadi juru bicara rakyat.

Massa mengambang hanyalah taktik, bukan sistem. Bila massa mengambang hilang, maka sulit bagi Golkar mengerahkan penduduk Indonesia lewat Kepala Desa untuk memenangkan pemilu.

Bagi saya orpol hendaklah organisasi yang demokratis, katakanlah yang lebih nuchter. Kita kan memakai konsep demokrasi Barat yang liberal. Mengapa harus setengah-setengah? Presiden sebagai kepala negara adalah konsep Barat. Undang-Undang dan DPR adalah konsep Barat. Sebenarnya apabila Golkar sepenuhnya menjalankan konsep demokrasi, maka yang berpotensi untuk menang justru Golkar sendiri. Menurut konsep Barat pimpinan partai harus memberikan servis sebaik-baiknya kepada rakyat. Yang penting penawaran program. Rakyat hanya simpatisan partai. Maka bertarunglah pimpinan-pimpinan partai untuk merebut suara melalui penawaran program. Itu pun konsep demokrasi Barat.

Di Indonesia, kontes penawaran program dimonopoli pemerintah yang menguasai media RRI dan TVRI, jadi secara tidak langsung dimonopoli Golkar. Memang tidak adil. Tapi bukan berarti kalau punya peluang yang adil parpol bakal menang. Karena parpol sendiri pun kropos pada tingkat pimpinannya.

Saya sendiri, misalnya, tidaklah begitu percaya pada kemampuan parpol. Saya rasa Golkar lebih siap. Karena itu saya akan tetap memilih Golkar.

Politisi dari parpol tak menyuarakan kepentingan rakyat. Mereka lebih mementingkan parpolnya selamat dengan bersikap loyal terhadap pemerintah, tapi bukan agar parpol mengalahkan Golkar. Ya karena posisi partai mereka amat lemah. Apabila terlalu vokal tak ada untungnya bahkan membahayakan eksistensi partai, menurut mereka.

Maunya pejabat-pejabat adalah agar kita rakyat Indonesia juga seperti para pimpinan parpol, bersikap “nrimo”. Bagaimana mungkin? Pejabat-pejabat itu kan banyak yang korup. Saya pernah dapat peringatan keras karena kritis, dipandang lebih keras dari suara parpol. Bahkan saya katakan bahwa saya bersedia di-recall. Itu berita bagus buat pers. Tapi nyatanya saya tak di-recall. Harun Zain tidak setuju saya di-recall.

Apabila terjadi suksesi maka Golkar pun berubah juga. Repot juga sampai tampil orang kuat baru atau kekuatan politik yang dominan.

000