MENGADILI ATASAN
Oleh: A.A. Navis
(Dimuat dalam Harian Sriwijaya Post/Minggu, 26 Juli 1992)
SEMENJAK Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdiri, banyak masalah pejabat diajukan masyarakat ke pengadilan tersebut. Misalnya kebijaksanaan Wali Kota Surabaya atau Gubernur DKI yang memerintahkan penggusuran; atau pejabat Kantor Urusan Pertanahan Nasional di Sulawesi Tengah yang mengeluarkan sertifikat sebidang tanah bukan atas nama pemiliknya yang sah; atau penjualan lapangan olahraga di Ujungpandang; seorang kepala desa yang diberhentikan mengadukan bupati yang sebelumnya jadi atasannya. Bahkan pegawai yang dialihkan tugasnya lantas menggugat atasannya, seperti yang dilakukan empat orang staf IKIP Medan mengadukan rektornya. Kalau semua pengaduan dimenangkan pengadu, wah, alangkah repotnya.
Dalam kasus IKIP ini, gugatan staf dibenarkan oleh hakim. Namun keputusan hakim itu dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang lebih tinggi, dengan alasan gugatan salah alamat. Itu berarti, bahwa seorang pegawai yang merasa diperlakukan tidak benar oleh atasannya, bisa saja mengajukan tuntutan ke PTUN tanpa perlu mengadukan atasannya ke pejabat yang lebih tinggi di lingkungan instansinya. Atau mungkin juga sudah diadukan, tapi tidak ditanggapi sebagaimana biasa pengaduan orang bawahan. Maka sungguh repot jadinya. Repotnya, apabila pejabat atasan yang lebih tinggi memandang pegawai itu tidak loyal kepada pejabat negara, apa yang bakal terjadi kalau pegawai itu kalah perkara? Rasanya semua orang sudah dapat meramalkan apa yang bakal terjadi atas pegawai itu yang mengadukan atasannya itu. Akan tetapi apa yang bakal terjadi jika pegawai itu menang perkaranya?
Kebetulan saya sempat membaca suatu berita dalam koran Belanda 15 tahun yang lalu. Isinya tentang pengaduan seorang pengusaha restoran kecil terhadap kelalaian seorang wali kota yang mengakibatkan wali kota itu mundur dari jabatannya. Kisah beritanya begini: Seorang pengusaha restoran mohon izin renovasi restorannya kepada balaikota. Sesuai menurut peraturannya, selambat-lambatnya dalam tempo sebulan izin itu telah keluar. Dua hari sebelum jatuh tempo, pengusaha itu telah memberi cuti 2 minggu pada 6 orang kayawannya, yaitu selama restoran itu direnovasi. Kontrak pun sudah ditandatangani dengan pemborong yang akan melaksanakan renovasi itu dari tanggal sekian sampai sekian. Persis pada hari jatuh tempo perizinan sudah harus dikeluarkan balaikota, surat izin yang dinanti itu tidak datang. Maka kejadian yang menimpa restoran itu ialah, karyawan sudah tidak datang dan pemborong sudah muncul untuk melakukan renovasi. Langsung pengusaha itu mengajukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan. Pengadilan segera saja mengadili perkara itu, karena kalau pengadilan berlalai-lalai pula, kerugian pengusaha itu akan bertambah-tambah. Dan itu akan menimbulkan perkara baru lagi, karena pastilah pengusaha itu akan menggugat pengadilan sebagai pelaku yang ikut merugikan: Kemudian pengadilan menjatuhkan putusan, bahwa balaikota wajib membayar ganti rugi.
Konsekuensinya ialah wali kota melaksanakan etika yang terpakai di negaranya. Ia mengundurkan diri sebagai Wali kota. Karena ia telah mengeluarkan uang yang bersumber dari pajak rakyat untuk membayar hal-hal yang tidak berfaedah bagi kesejahteraan warganya sendiri.
Nah, jika warga masyarakat kita memanfaatkan kehadiran PTUN, instansi ini tentu akan kewalahan melaksanakan tugasnya. Kalau PTUN melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak menunda-nunda waktu perkara, mungkin akan banyak sekali pejabat atau instansi pemerintah yang akan naik timbangan pengadilan. Langkah sebaik-baiknya untuk menghadapi eksistensi PTUN ini ialah setiap instansi pemerintah menyempurnakan manajemennya dan juga meningkatkan disiplin stafnya. Kondisi dan situasi masa lalu nampaknya harus segera berlalu. Pandangan bahwa aparatur pemerintah tidak boleh digugat, demi kewibawaan, sudah harus ditinggalkan. Namun hal itu tentu saja bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Yang sudah pasti ialah, negara telah mulai menuntut suatu perbaikan bagi pelayanan masyarakatnya. Menjadi pejabat atau pegawai pemerintah tidak sama artinya lagi dengan penguasa, bukan?
000
Leave A Comment