DOCTOR HC BUAT A.A. NAVIS

 

REPUBLIKA (satu dari tiga koran langganan kami) edisi Minggu 24 Juli 1994 membuat saya kaget, geli sekaligus kesal. Padahal banyak orang yang “menuduh” saya (sosialis-)demokrat, 40 tahunan belakangan ini.

Soalnya, ada liputan Khairul Jasmi dari seminar sehari di Universitas Bung Hatta, Padang; belum lama sebelum itu. Terus terang, selain ada makalah (?) Prof. Mursal Esten yang bilang seakan-akan ada sastrawan Indonesia asal Jawa yang bahasa Indonesia mereka tergagap-gagap, maka saya kesal terutama akibat adanya kawanan “Empat Sastra Minang” yang kira-kira menyimpulkan, “….negeri ini memang masih minus karya sastra besar.”

Astaga, seru batin saya. Tentang sastrawan Indonesia asal Jawa yang oleh Prof. Doktor Mursal Esten dianggap tergagap-gagap bahasa Indonesia mereka, tidaklah terlalu mengusik saya. Itu hak azasinya. Namun begitu, ada dua catatan saya terhadap beliau, sepanjang koresponden Republika tidak salah kutip. Apa itu?

Pertama, kesan gagapnya itu boleh jadi akibat salah-tafsir beliau belaka, terhadap usaha para sastrawan asal Jawa tertentu dalam mencipratkan warna-lokal(!) karya masing-masing. Apakah itu dalam wujud istilah-istilah, dalam dialek pembicaraan antartokoh maupun di ungkapan-ungkapan narasi. Almarhum Bung Karno, misalkan, dicatat banyak menaburkan ungkapan-ungkapan artistik a la wayang kulit Jawa meskipun, kita tahu pasti, bukan sedang menulis sastra.

Dan kedua, hemat saya, Prof. Mursal sepatutnya mengemukakan pendapat beliau itu di suatu forum di luar Sumatera Barat, misalkan di Malang, Yogya, Solo atau Surabaya, suatu waktu kelak. Pada seminarnya HISKI atau seminar nasional sastra, umpamanya. Sehingga selain pendapatnya itu dapat diuji salah-benarnya maka siapa tahu (sebaliknya:) dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Terutama buat sastrawan Jawa yang bersangkutan.

Baik diingat-ingat bahwa dalam sastra Indonesia mutakhir dewasa ini cukup dominan tokoh empat penyair asal Jawa berikut: Subagio Sastrowardoyo, Rendra, Goenawan Mohamad, dan Sapardi Djoko Damono. Kagum bahkan hormat pencinta puisi kepada mereka bukan terbatas di dalam negeri. Belum lagi Darmanto Yatman, Linus Suryadi AG, Tuti Herati, dan Slamet K.

Adapun yang belum lama mendahului kita, dan di Pasaman guru SMA Simpang Empat menjelang meledaknya PRRI, ialah Hartoyo Andangjaya dari Solo. Selain pernah menggondol hadiah majalah Sastra berkat esainya, “Pola-pola Pantun dalam Persajakan Indonesia Modern”, minimal ada tiga sajak Hartoyo yang sejak dulu-dulu terkenal menyayat kalbu. Yaitu ‘Mukadimah’, lalu ‘Perempuan-perempuan Perkasa’, dan ‘Rakyat’. Betapa indah kalau di upacara buku “70 Tahun Navis” nanti dapat dibacakan ‘Rakyat’:

“….Rakyat ialah kita/jutaan tangan yang mengayun dalam kerja/di bumi di tanah tercinta. Jutaan tangan mengayun bersama/membuka hutan-hutan lalang jadi ladang-ladang berbunga/mengepulkan asap dari cerobong….”

Hartoyo selain penyajak juga penerjemah yang tetap indah, atas karya beberapa penyair manca negara. Antara lain Slauerhoff dan Tagore.

Tapi sudahlah, Prof. Esten memang bebas buat menyatakan pendapat. Walaupun, tentu saja, pendapatnya itu masih layak diuji khalayak. Siapa tahu beliau bersih dari “SARA”.

Tapi yang telah cukup menggusarkan hati saya ialah kesimpulan dari “the Gang of Four” di Padang hari itu, seakan-akan “negeri ini memang masih minus karya sastra besar”. Yang saya maksud dengan “Gang of Four” ala Padang tersebut tak Iain ialah: 1. Profesor madya pensiun dari Malaysia, Umar Yunus; 2. sejarahwan masyhur dari LIPI Jakarta, Dr. Taufik Abdullah; 3. Prof. Dr. Mursal Esten, dari Padang sendiri; dan (inilah celakanya:) justru 4. Ali Akbar Navis.

Waktu membaca berita tersebut, saya cemas: Andaikan koreksian saya atas kesepakatan Empat-Pendekar-Padang itu saya kirimkan juga kepada Republika, mana mungkin dimuat?

Bukan apa, sebab di hari-hari itu tulisan saya berjudul “Doktor Honoris Causa buat Seniman” belum kunjung muncul di sana. Masa’ mau kirim lagi? Dalam tulisan itu saya ulangi mengusulkan supaya kepada semua seniman (dan khususnya para sastrawan) kita yang prestasinya besar dan mampu mengundang kakaguman banyak orang/universitas termasuk di manca negara, kita persembahi saja gelar kehormatan Doktor HC.

Jadi, keinginan saya, (universitas-universitas) kita tidak usah menunggu-nunggu dulu, agar (seperti selama ini:) keduluan oleh sesuatu universitas di luar negeri—dalam menghormati para seniman, budayawan atau sastrawan Indonesia.

Maaf, ide/keinginan saya itu barangkali ada yang menganggap over-acting. Atau gegabah. Mana bisa? Sedangkan perguruan tinggi di luar negeri saja belum ada yang mau mempersembahkan (!) gelar kehormatan serupa itu kepada (misalkan saja:) Ayip Rosidi, Mochtar Lubis, atau Goenawan Mohamad atau Subagio Sastrowardoyo, kok kita mau lancang mendahului.

Soalnya, tatkala seorang ‘kakak kuliah’ dulu ada yang menjadi rektor sesuatu perguruan tinggi RI, di Jawa, saya usul serius supaya kepada pelukis Affandi diserahkan gelar doktor Honoris Causa. Bukankah prestasi beliau hebat? (Di Hawaii saya pernah melihat lukisan almarhum di tempat yang strategis di kampus East West Center; sekitar seperempat abad silam.) Dan di banyak negara manca konon karya beliau dipajangkan di tempat-tempat terhormat?

Usulan saya itu tidak digubris. Oleh dalih security approach-kah? Entahlah. Tapi sampai rektor tersebut diganti oleh sarjana lain, dan Pak Affandi pun sudah wafat, Universitas Singapuralah yang justru telah mempersembahkan gelar kehormatan tersebut. Dari sekian banyak universitas di Indonesia sendiri, nihil! Padahal di negeri kita ini bukan hanya pendirian “Kita bangsa yang berbudaya tinggi” yang bergaung sepanjang waktu. Melainkan juga diakuinya universitas selaku salah satu pusat pengembangan kebudayaan.

Pada waktu (pemikir ulung:) Takdir Alisyahbana masih hidup, adalah universitas tetanggga kita Malaysia, yang di dasawarsa 80-an kasih beliau gelar kehormatan tertinggi akademis itu, sesudah didului oleh Universitas Indonesia (UI) Jakarta 27 Oktober 1979. Untung, penghormatan serupa pada 14 Juni 1975 oleh UI sudah diarahkan kepada H.B. Jassin. Tak Iain sebab di Belanda dan negara-negara ASEAN pun sudah lama Jassin dikenal sebagai “Paus Sastra” kita, suatu gelar yang pada mulanya diucapkan Gayus

Siagian.

Nah, sedangkan tulisan soal itu saja oleh Republika belum kunjung dimuat, masakan saya akan kirim juga semacam sanggahan? Mana mungkin, dua naskah saya nanti akan dimuat berturutan? Apa Indonesia kekurangan (minus?-SH) penulis tentang dunia sastra? Tetapi syukur alhamdulillah, kedua tulisan saya terbukti dimuat juga oleh Republika.

Banyak orang yang mengaku setuju betul, dengan isi mereka.

Berbeda, tentunya dari “the Gang of Four” ala Padang tadi itu, saya malah mengusulkan kepada semua universitas yang berhak agar kepada para seniman dan sastrawan Indonesia yang besar karyanya dapatlah diberikan gelar Doktor Honoris Causa. Dus tanpa tunggu-tunggu a) mereka keduluan rekannya di luar negeri, dan b) para seniman/sastrawan tersebut pumpung masih hidup, padahal c) mutu karya mereka tinggi.

Usul ini mohon diperhatikan, kendati saya tahu betul bahwa sejak dulu tak seorang pun seniman/sastrawan yang berkarya karena impian supaya kelaknya mendapat gelar kehormatan akademis tersebut. Saya malah yakin tiap seniman/sastrawan itu deras berkarya oleh serbaneka dalih. Siapa tahu ada yang sekadar mau berkomunikasi. Ada yang mau melampiaskan geram asmaranya. Tidak terkecuali kepada Allah. Atau bahkan mau secara tuntas meledakkan eksistensinya.

Begitulah saya usulkan umpamanya buat mereka yang masih hidup: Popo Iskandar, Srihadi Sudarsono, Ida Bagus Made dan Widayat dari kalangan seni Iukis; apakah itu oleh ITB atau STSI, terserahlah. Maklum, Indonesia telah kehilangan peluang yang baik untuk menyerahkannnya, dahulu, untuk Sudjojono, Basuki Abdullah, Oesman Effendi, Trisno Sumardjo, Pak Affandi, Hendra dan Zaini. Barang tentu tak asal menyerahkannya. Latah-latahan apalagi obral murah. Melainkan, tentu saja sesudah melalui seleksi ketat atas bahan-bahan masukan musyawarah masak oleh sejumlah mahaguru yang ditunjuk berdasar kepakaran mereka.

Begitu pula di bidang tari, menurut hemat saya nama-nama seperti Bagong Kusudiardjo, Sardono Waluyokusumo, Ibu Reneng dan Ibu Darsi. Perlukah saya sebut khusus: kendati masih muda waktu itu namun matang dalam berkarya telah membuat Sardono Waluyo Kusumo mampu menggetarkan Eropa maupun benua Amerika? Oleh ide-ide festival gamelan internasionalnya, maupun berkat rangkaian koreografi ciptaannya?

Apalagi di bidang Kesusastraan Indonesia, sekompi nama terkenal oleh sebab hasil karya mereka yang tenar bahkan sampai di banyak negara sekalipun, pada hemat saya sungguh patut dipertimbangkan buat kita kalungi gelar Doktor Honoris Causa ini. Cepat-cepat, sebutkan saja sebagai parade: Rendra, Taufiq Ismail, Ramadhan, Navis, Achdiat Kartamihardja, Subagio Sastrowardoyo, Romo Y.B. Mangunwijaya, Mochtar Lubis, Putu Wijaya, Goenawan Mohamad, Ayip Rosidi, Sutardji Calzoum Bachri, NH Dini dan andaikata mendapat green-light dari pihak ABRI, maka pantas juga Pramoedya Ananta Toer.

Khusus karya Pram, di dasawarsa 50-an dulu, sebelum di kubu Lekra jangan heran jika sampai disalin dengan sukarela oleh banyak ahli ke dalam 23 bahasa asing di luar bahasa Indonesia. Malah roman-roman barunya telah mendesak Prof. Teeuw sampai-sampai menulis buku tebal.

Semua itu saya deretkan, tanpa ragu sebagai sastrawan Indonesia yang hasil karyanya sungguh-sungguh saya anggap besar. Masih hidup, akan tetapi belum mendapat gelar Doktor. Sebab jika termasuk mereka yang sudah wafat atau sudah mendapat gelar Doktor yang sesungguhnya, haruslah kita kembali ingat akan Iwan Simatupang, Sapardi Djoko Damono, Kuntowidjojo, Budi Darma plus Umar Kayam.

Memang, sekali lagi, sastrawan berkarya tidak pernah agar supaya mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di kemudian hari. Kendati begitu, sebaliknya menghormat karya sastra bangsanya tanpa chauvinisme adalah salah satu tugas mulia universitas yang mana pun. Yang penting, hendaklah bukan memberi asal memberi, Iatah-latahan. Melainkan harus lewat penelitian marathon dan lewat musyawarah yang demokratis, sekelompok pakar tempatan.

Lalu Ali Akbar Navis, pantaskah diserahkan kepadanya gelar Doktor Honoris Causa? Maukah, beliau? Dan tidakkah itu mengada- ada, lantaran digerakkan oleh usul saya ini?

Di tahun 1982, oleh Ohio University saya diundang mengajar sastra dan budaya Indonesia modern di ISSI, Indonesian Studies Summer Institute. Di kota kecil Athens, Ohio, itu, selain perpustakaan universitas dan punya institut tersebut, ada sebuah toko buku kecil. Betapa gembira saya bahwa ada 3 buku bahasa Inggris yang merupakan terjemahan kumpulan karya sastra Indonesia. Karya-karya Pramudya, Umar Kayam, dan satu lagi dari beberapa orang prosais kita, di antaranya Navis.

Pada saat itulah, sesuai topik maka mata pelajaran/ceramah/kuliah saya nyaris terpusat pada prosa dan utamanya cerita pendek. Seingat saya lima orang yang karyanya saya suguhkan buat digumuli oleh para mahasiswa (mayoritas bule, penyandang gelar Master, 2—3 orang malahan Doktor). Apakah lantaran bakat membual saya, besar? Ataukah sebab mereka yang kritis terbukti mampu menggumuli cerpen Umar Kayam, Pramudya, Iwan Simatupang, Budi Darma, Danarto dan (maaf, ya:) punya saya sendiri. Mahasiswi dari Philipina, Thailand dan Singapura ketiga-tiganya sampai menulis ke basis masing-masing, agar mulai 1983 (nanti) dibuka jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia (Modern).

Kendati saat itu bahan cukup terbatas, namun buktinya banyak dari para bule tersebut yang tahun(-tahun) berikutnya lalu masuk Indonesia, guna melakukan field research. Dan ‘Robohnya Surau Kami’, ‘Asmaradana’, ‘Bawuk’, ataupun ‘Tunggu Aku di Pojok Jalan’ pun kembali jadi bahan pembicaraan kami selagi mereka menginap di rumah saya. Demikian pula sampai sekarang, masih ada yang malah mengajar bahasa Indonesia.

Bahwa buku Navis Alam Terkembang Menjadi Guru pernah dikupas nyaris habis, oleh seorang sarjana di mancanegara tetapi asal Minangkabau; hendaknya tidak menciutkan hormat kita kepada sastrawan pendidik Ali Akbar Navis. Kalau hendak dicari-cari, tentu saja akan ada kekurangan. Tapi bukanlah itu justru akan mensahkan pepatah, “Tiada gading yang tak retak”, belaka? Yang jelas, banyak kaum terpelajar asal Minang yang saya lihat memajangnya di rak buku mereka. Siapa tahu malahan mereka baca pula, sesekali. Idem dito di perpustakaan beberapa Indonesian Studies. Maklumlah, hasil pergulatan Navis bertahun-tahun!

Tiada gading yang tak retak? Okey, kan. Tapi bukankah, dalam hidup yang cuma sebentar di dunia ini, Alam Terkembang Jadi Guru? Karena itulah, dengan rendah hari izinkan saya berseru “Jangan ragu-ragu, persembahkan pada Navis gelar Doktor Honoris Causa.” Dan maaf, “Jangan malu-malu, dan jangan tunggu-tunggu pihak asing lebih dahulu.”

Sebab kendati gelar kehormatan itu tidak pernah jadi tujuan sastrawan mana pun sewaktu menulis karya mereka; tapi sudah waktunya kita mau menghargai karya sastrawan (bangsa) sendiri. Tragedi bahwa Nabi Muhammad SAW harus pergi dulu, keluar, sebelum diakui dan dihormati di kotanya sendiri, betapa bagusnya jika sukses kita hindarkan. Agar tidak berulang.

Siapa tahu, Prof. Mursal Esten akan bangga jika bersama beberapa sarjana di Sumatera Barat sekarang, ditunjuk buat meneliti dan mendalami karya-karya Navis. Dan kelak, sesudah berunding marathon, menghasilkan keputusan, bahwa Ali Akbar Navis memang patut dipersembahi gelar tertinggi akademis, Doktor Honoris Causa. (Apalagi, ketimbang didahului oleh Universitas dari Iain daerah; lebih-lebih Iain negara.)

Lebih dari itu, saya bahkan ingin menambah usul.

Pertama, bagaimana jika buku-buku Navis bakal ada yang diborong oleh Pemda Provinsi? Khusus buat perpustakaan sekolah-sekolah Menengah Pertama maupun ke atasnya lagi? Dan kedua, juga buat perpustakaan-perpustakaan umum? Sebab lebih dari provinsi lain di Indonesia, saya melihat masyarakat Manangkabau gemar membaca.

Karya sastra sekalipun.

Cipinang Muara 19 Agustus ’94