TAK LAMA setelah PRRI meletus 15 Februari 1958, sekolah SKP Perwari ditutup; dan saya malah kebingungan melihat orang-orang. Banyak teman-teman saya yang aktif dalam PRRI tetapi saya tidak. Maka saya memutuskan menetap di Maninjau.

Saya memang agak skeptis dan kurang senang politik praktis. Saya berpendapat, bahwa sejak tahun 1947 para politisi lebih mementingkan partainya saja dalam arti sempit. Kerja mereka seolah-olah hanya bagaimana menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Tiap sebentar menyatakan mosi tak percaya yang menjatuhkan kabinet demi kabinet lewat parlemen. Kapan mereka mengurus negara dan bangsanya? Saya betul-betul muak dengan kelakuan dan target kaum politisi kita dewasa itu.

Sidang-sidang konstituante menemui jalan buntu karena tak ada partai mayoritas sedangkan masing-masing partai bersikeras memaksakan keinginan. Karena perbedaan dengan Soekarno maka Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Sementara itu daerah-daerah mulai bergolak karena merasa dianaktirikan, dan pergolakan-pergolakan itu mendapat bentuk tertentu oleh peranan komandan-komandan militer seperti Letkol Ahmad Husein, Kolonel Maluddin Simbolon; Letkol Barlian di Sumatera, Letkol J. Warouw, Letkol Ventje Sumual dan Saleh Lahade di Sulawesi. Mereka mendirikan berbagai dewan-dewan militer, yaitu Dewan Banteng di Padang, Dewan Gajah di Medan, Dewan Garuda di Palembang, semua di Pulau Sumatera, sedangkan di Sulawesi dibentuk Permesta.

Pada dasarnya pembentukan dewan-dewan militer itu merupakan gabungan dari berbagai reaksi dan ketidakpuasan sebagai berikut:

Pertama, ketidakpuasan terhadap penanganan masalah Angkatan Darat.

Kedua, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno yang membubarkan konstituante dan membentuk Dewan Nasional, serta memberi angin terhadap PKI.

Ketiga, ketidakpuasan terhadap pembangunan daerah.

Keempat, dewan militer juga digunakan perwira tertentu yang korup untuk melindungi diri dari sanksi hukum pemerintah pusat.

Ketidakberdayaan pemerintahan Djuanda dan kepemimpinan AD menindak tegas pembentukan dewan-dewan militer justru mengakibatkan terjadinya dualisme dan anarki pemerintahan, sebab dewan-dewan militer itu lantas bertindak lebih jauh lagi, yaitu mengambil alih kekuasaan pemerintahan dari tangan sipil (gubernur).

Kemacetan atau kegagalan berbagai forum musyawarah nasional untuk merukunkan kembali Dwitunggal Soekarno-Hatta, Ialu cara penanganan masalah-masalah Angkatan Darat, pada pihak lain memberi angin kepada dewan-dewan militer daerah untuk melakukan konsolidasi dan kesatuan langkah. Mereka membentuk Dewan Perjuangan dan Dewan Perjuangan mengultimatum pusat agar membentuk pemerintahan yang dipimpin Bung Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam waktu 5 x 24 jam. Karena ultimatum tak digubris maka tanggal 15 Februari 1958 Dewan Perjuangan lalu mengumumkan terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan ibu kota Bukittinggi dan Perdana Menteri Mr. Burhanuddin Harahap.

Perang saudara tak terelakkan lagi: Soekarno menyatakan negara dalam keadaan SOB, melakukan penumpasan PRRI secara militer, seraya mulai mendominasi pemerintahan dengan dukungan APRI.

Saya tak bermaksud berpanjang-panjang tentang masalah pergolakan daerah dan PRRI. Saya sendiri dalam tiga tahun terakhir sedang menulis sebuah buku tentang itu, dan sudah melakukan studi antara lain studi berbagai dokumen berkaitan di Cornell University, Amerika Serikat—juga di Negeri Belanda atas bantuan dana dari Toyota Foundation.

Akibat buru-buru ke Maninjau karena APRI menduduki Bukittinggi maka patung-patung karya saya tertinggal di sanggar SEMI. Dan Zetka, ketua kami, seorang aktivis PRRI pindah ke kampung istrinya di Andaleh, Matur. Kantor SEMI di Bukittinggi diobrak-abrik orang. Maka banyak patung dan lukisan saya hilang, entah ke mana perginya. Saya sendiri terpaksa ke Maninjau, jadi ikut istrilah.

Pada pihak Iain saya menaruh simpati pada PRRI. Jauh sebelumnya saya pengagum Soekarno, yang sedari sekolah dasar telah saya baca tulisan-tulisannya—seperti Sarinah atau polemiknya dengan Natsir. Kemudian saya tidak senang dengan Soekarno karena perkara sederhana yang bersifat pribadi saja.

Sekali waktu di zaman Revolusi Kemerdekaan, Presiden Soekarno berkunjung ke Sumatera Barat. Pada kedatangannya itu Bung Karno sempat menyaksikan pameran lukisan dan patung anggota-anggota SEMI. Dalam pameran itu digantungkan juga beberapa Iukisan saya, juga dipamerkan beberapa karya patung saya. Bung Karno hanya tertarik akan Zetka, ketua kami yang ganteng dan berjambang.

Waktu itu juga ada suguhan pertunjukan Orkes Simfoni khusus untuk menghormati kedatangan Soekarno, di mana saya adalah salah seorang pemain flute.

Lalu pada tahun 1950, Soekarno datang untuk kedua kalinya ke Bukittinggi—dalam perjalanan panjangnya dari Aceh. Saya masih ingat, di Gedung Nasional dia berpidato.

Saya hadir sebagai pemuda.

“Kamu…Kamu..!” begitu kata Soekarno dalam pidatonya sambil menunjuk-nunjuk ke sana kemari. Saya betul-betul tersinggung karena sebagai pemuda merasa diperlakukan sebagai anak kecil. Walaupun tidak diarahkan langsung kepada saya.

Belum selesai dia berpidato saya sudah keluar. Sejak itu, hilang simpati saya pada Soekarno. Mungkin karena pola egaliter Minangkabau, saya selalu tidak senang diper”kamu” orang.

Saya kian tidak simpati pada Soekarno karena ia kian mendominasi penyelesaian soal-soal politik di Jakarta yang bersifat tidak menyelesaikan persoalan.

Meskipun tidak bersimpati pada Soekarno tapi saya tidak lebih dekat pada perjuangan PRRI. Dilihat dari sudut militer, saya tidak percaya bahwa PRRI akan bisa memenangkan perangnya. Sebaliknya saya bersimpati kepada pemimpin-pemimpin PRRI seperti Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Mr. Assaat, Natsir, atau Burhanuddin Harahap. Mereka itu pemimpin-pemimpin jujur dibandingkan dengan orang-orang yang berkuasa pada waktu itu. Juga dibandingkan kebanyakan para politisi lainnya, seperti seorang menteri terbongkar melakukan korupsi.

***

MANINJAU adalah sebuah desa di tepi Danau Maninjau. Dikelilingi rangkaian Bukit Barisan, dengan selingkung adat Iokalnya sendiri. Tapi juga ibu kecamatan Tanjung Raya, salah satu kecamatan yang luas karena danaunya di kabupaten Agam. Penduduknya hanya sekian ratus kepala keluarga. Orang Maninjau sejak zaman penjajahan terkenal sebagai perantau. Mereka lebih banyak hidup di luar kampungnya, tersebar di banyak kota di Sumatera dan Jawa. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh pergerakan seperti M. Natsir, A.R. Sutan Mansur, Hamka, Syahbilal Rasyad, Rasoena Said, Bachdarudin, Noer St. Iskandar dan lain-lain.

Rumah kami di Maninjau terletak dekat persimpangan jalan dan perhentian bus. Rumah itu, sebuah rumah bertingkat. Di belakang rumah ada kedai-kedai. Setiap bus datang, berhentinya persis dekat rumah. Orang-orang atau pasukan-pasukan PRRI suka duduk-duduk di simpang jaIan di depan rumah kami.

Sementara isteri saya bekerja di BKIA maka saya menulis di rumah. Tak ada kerja Iain. Saya sendiri sebenarnya enak dengan posisi demikian, artinya tak usah ikut campur dalam hingar perang saudara.

Celakanya orang-orang PRRI mengangkat saya menjadi Wakil Ketua Koordinator Pimpinan Pemuda Pejuang Daerah Agam. Mungkin saya dinilai sebagai anasir antipusat. Saya kurang ingat, Soewardi Idris atau siapa yang mengusulkan kedudukan itu, tapi sudah tiba saja SK-nya.

Tapi di zaman perang tentunya mustahil menolak sebab mengundang bencana yang langsung. Mau apa lagi.

Sebagai Ketua Koordinator Pemuda Agam, maka sekali waktu saya diundang menghadiri suatu pertemuan dengan para pimpinan militer PRRI di Koto Kacik. Itu beberapa kilometer di sebelah selatan Maninjau. Di sana saya bertemu Zetka, kawan saya sewaktu di SEMI dulu. Dia juga punya jabatan tertentu, tapi saya sudah lupa. Yang jelas hanya saya dan Zetka yang memakai baju sipil dan duduk di bagian depan. Selebihnya berbaju hijau.

Seorang tokoh penting PRRI, Kolonel Dahlan Djambek berpidato. Dalam pidatonya ia mengisahkan pengalamannya tentang atau menyindir heroisme tentara PRRI.

Bahwa pertempuran sedang berkecamuk sedemikian seru. Setelah usai pertempuran salah seorang tentara PRRI melapor kepada Dahlan Djambek: “Pak, parang basosoh bana! Ambo dapek mandok di banda. Kalau ambo tembak, bisa kanai paliang tidak 15 orang!” (“Pak, sungguh perang frontal! Saya dapat sembunyi di parit. Kalau saya tembak pasti kena, setidaknya 15 orang!”

“Ang tembak? (Kamu tembak?)”

“Kalau ambo tembak, Pak, tau pulo musuah tampek ambo mandok. Kanai tembak pula ambo beko! (Kalau saya tembak, Pak, maka ketahuan oleh musuh tempat saya ngumpet. Ketembak pula saya!)”

Begitulah dikisahkan Dahlan Djambek. Kami semua tertawa.

Walaupun Wakil Koordinator Pemuda Pejuang, saya tidak ikut dalam bergerilya atau berperang. Saya bukan tentara dan tidak pandai berperang, dan tak ada alasan untuk ikut.

Namun saya melakukan aktivitas kesenian dengan membuat grup sandiwara. Grup sandiwara itu sering menyelenggarakan malam kesenian dan pertunjukan drama di Maninjau dan di Lubuk Basung. Pada grup itu, saya jadi ketua dan pengarang cerita yang akan dimainkan.

Sekali waktu ada orang yang bernama Kiayi Mukti (kakak Kartosuwiryo, pimpinan DI di Jawa Barat) dan mengajak saya omong-omong. Orang itu bertamu sambil menunggu bus ke Lubuk Basung, diantarkan seorang kawan saya dari kalangan Muhammadiyah—orang Padangpanjang.

Kami—saya dengan Kiayi Mukti—duduk-duduk di teras. Kiayi Mukti mengatakan, PRRI pasti menang. Kondisi tentara begini begitu. Orang pusat terpecah belah, pokoknya amat lemah. Medan di Minangkabau dengan bukit-bukit akan sangat menguntungkan PRRI dalam melakukan perang gerilya dan akan sulit lawan mengalahkan. Apalagi, di Sumatera Barat semua masyarakat kompak.

Setelah mendengar cerita Kiayi itu, lalu saya tanya: “Apa yang Bapak ketahui tentang tentara kita di Sumatera Barat ini?”

“Lho, kenapa?”

“Kalau Bapak mengetahui, tidak perlu saya terangkan,” kata saya.

Kiayi itu menggeleng.

“Tentara ‘kita’ itu usianya rata-rata 30-an. Sudah punya istri, punya anak. Mereka itu belum pernah berlatih perang. Bahkan pada tahun ’45 mereka tak sempat berlatih perang, cuma belajar menembak-nembak. Latihan perang-perangan memang ada, tapi perang sungguhan belum pernah. Saya tahu persis, bagaimana tentara di sini melawan Belanda di zaman revolusi dulu. Rasanya mereka belum berubah. Dan lagi mereka berusia rata-rata 35 tahun sekarang dan yang mereka pikirkan anak istri. Jadi mereka tidak mungkin diharapkan mau bertempur secara total.”

Setelah mendengar uraian dan analisa saya, Kiayi Mukti—kakak Kartosuwiryo pimpinan Darul Islam Jawa Barat—termenung. Ketika meninggalkan rumah, wajahnya tidak gembira lagi.

000