TAK JAUH dari Pasar Banto kami mangontrak sebuah rumah di kawasan Mandiangin. Anak kami waktu itu sudah lima. Yang paling bungsu, Gemala Ranti, masih bayi. la lahir pada tanggal 14 Desember 1963.

Kerja saya hanya mengarang di rumah. Saya menulis lebih banyak untuk harian Aman Makmur dan harian Res Publika di Padang. Saya pun menulis cerita pendek dan saya kirimkan ke majalah Star Weekly milik Ouwjong Peng Koen (PK Ojong) di Jakarta, yang honornya bagus. Juga ke majalah Sastra.

Setahun di Mandiangin maka rumah tersebut akan dijual. Pemilik rumah menawarkan supaya kami yang membeli. Kami tidak mampu, lalu terpaksa pindah ke sebuah aula milik Rumah Sakit Umum—sekarang RS dr. Ahmad Mochtar—di Jalan A. Rivai. Kami menempati sebuah aula besar yang sudah dikosongkan di bagian paling belakang dan terancam runtuh ke Ngarai Sianok yang dalam.

Aula itu hanya punya satu kamar. Anak-anak tidur di kamar, kami di aula. Kalau datang angin badai maka udara bukan main dinginnya. Di sana, kami tinggal beberapa lama. Saya terus mengarang tapi tidak intensif.

Kemudian kami pun pindah ke rumah Nafisah, adik perempuan saya, karena dia pindah ke Padang. Letak rumah itu dekat Rumah Sakit Umum juga. Dari sana kami pindah lagi. Kini ke sebuah rumah batu tua di Jl. Teuku Umar, yang lantainya lembab.

Di sini saya banyak mengarang untuk koran lokal dan Jakarta.

Perekonomian Indonesia dalam keadaan sulit. Uang negara habis untuk membiayai Trikora, lalu Dwikora—yaitu program pengganyangan negara Malaysia. Pendapatan mengarang tidak cukup untuk menghidupi rumah tangga.

Bahkan ditambah gaji isteri saya tidak juga cukup. Ternyata dengan tambahan penghasilan praktek persalinan isteri saya di rumah barulah klop untuk hidup pas-pasan.

Masih dalam konteks kegiatan sastra, IKIP Padang mengundang saya menjadi salah seorang pembicara pada Simposium Sastra IKIP Padang tanggal Il Januari 1965. Saya menyampaikan prasaran di bawah judul ‘Situasi Sastra Dewasa Ini’. Inti persoalan yang saya kemukakan adalah bahwa—sesuai dengan bahasa resmi di zaman Manipol Usdek yang “progresif revolusioner” yang dicanangkan Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi—maka “sastra adalah alat revolusi”. Yang menjadi soal sebenarnya, menurut saya, bagaimana menafsirkannya. Saya menyatakan, bahwa sastra revolusioner itu adalah sastra yang berdasarkan Pancasila. Untuk keperluan itu saya mengutip berbagai referensi dan memasukkan berbagai nama seperti Maxim Gorki, Illya Ehrenburg, Ernest Hemingway, Pramoedya Ananta Toer, dan banyak lagi. Zaman itu adalah “zaman hari-hari pengganyangan”, ketika tokoh sastra seperti H.B. Jassin diminta mengundurkan diri sebagai dosen Fakultas Sastra UI karena menandatangani Manifes Kebudayaan. Dan orang-orang Manifes dikategorikan sebagai “kontra revolusi” dan tulisan-tulisannya tak dimuat di media-media massa. Untuk karya-karya yang baik saya mengambil contoh antara lain novel besar Ibunda Maxim Gorki, Keluarga Gerilya Pramoedya Ananta Toer, seraya mencela karya-karya propaganda seperti Cinta Tanah Air Noer Sutan Iskandar dan Sekali Peristiwa di Banten Selatan Pramoedya, dan lain-lain. Tapi saya juga mengritik karya yang dangkal, apalagi yang dipaksakan dari luar diri seorang pengarang. Bagi siapa yang memahami bahasa zaman itu yang disebut Goenawan Mohamad sebagai “bahasa Aesopean”, teranglah bahwa saya sebenarnya menyuarakan prinsip Manifes Kebudayaan.

Orang-orang lekra beraksi. Mereka mau mengganyang saya. Itu informasi yang saya dengar. Saya datangi Haman Rahman, ketua Lekra, yang secara pribadi teman dekat saya. Dan saya bilang padanya: “kalau teman-teman bung mau mengganyang saya, pikir-pikir dulu. Saya mampu membalas dengan keras juga.” Rupanya mereka takut juga kalau digertak. Saya tahu itu. Karena kadar intelektual mereka toh rendah juga.

***

KARENA “terpencil” di Bukittinggi, hubungan saya dengan pengarang di luar Sumatera Barat terjalin dalam bentuk korespondensi. Saya paling sering berkorespondensi dengan Nasjah Djamin, salah seorang seniman Indonesia terkemuka (pelukis, novelis dan penulis naskah drama) yang tinggal di Yogya.

Saya mengenal Nasjah jauh sebelumnya ketika dia datang ke Bukittinggi tahun 1952. Tahun 1955 saya bertemu Nasjah Djamin lagi, tapi di Bali ketika kami sama-sama mengikuti konferensi Jawatan Kebudayaan se-lndonesia.

Saat itu saya masih bujangan, sedangkan Bali masih menerima kita dengan wanita-wanita Bali dengan “dada terbuka”.

Bagi saya Bali itu sangat unik. Kalau kita jalan-jalan dengan mobil, misalnya, di bawah langit kita akan melihat para petani laki-laki dan perempuan yang beristirahat di bawah pohon beringin dalam keadaan bertelanjang dada. Atau melihat wanita-wanita Bali yang mandi telanjang bulat. Pemandangan semacam itu, terkesan sangat romantis, mungkin karena saya tidak mengerti dengan kebudayaan Bali.

Pemandangan lainnya di Denpasar itu, suatu pagi, seraya duduk dengan banyak rekan Iainnya di sebuah kedai kopi, menampilkan keunikan Iain: seorang polisi lalu lintas, dengan gerak-gerik lentur seorang penari sedang mengatur Ialu lintas kendaraan di sebuah prapatan. Lama mata saya terpaku. Kalau saya sedang di Jakarta dan tertahan kemacetan lalu lintas, terbayang polisi Bali itu: bagaimana ia mengatur lalu lintas di prapatan-prapatan Jakarta? Pikiran aneh. Namun pemandangan yang mengharukan saya, melihat perempuan Bali bekerja keras sebagai kuli perbaikan jalan. Menurut saya, pekerjaan itu tidak pantas dikerjakan mereka selagi banyak laki-laki yang suka adu ayam jago.

Dalam korespondensi dengan Nasjah Djamin ada yang menarik. Waktu itu, Nasjah Djamin sedang pacaran dengan seorang wanita pengusaha batik. Terjadi konflik-konflik dalam mereka berpacaran, Nasjah Djamin menulis surat pada saya. Begitu juga wanita pacarnya itu. Kedua-keduanya saya balas. Sepertinya saya berada pada posisi sebagai psikolog atau juga “mak comblang”. Saya memiliki banyak surat Nasjah Djamin dan pacarnya itu.

Saya juga sering melakukan korespondensi dengan H.B. Jassin, Ajip Rosidi.

Selain itu ada juga kawan-kawan datang dari Jakarta seperti Wiratmo Soekito. Bergaul dan bertukar pikiran dengan sesama penulis tentulah amat menyenangkan.

***

SUATU HARI, rekan-rekan wartawan dari koran Aman Makmur dari Padang datang ke rumah kami di Jalan Teuku Umar. Yaitu Darmalis, Sjaifullah Alimin dan Marthias Pandoe, semuanya wartawan-wartawan “kelas berat” untuk ukuran Sumatera Barat. Dalam tempo cepat oplah koran mereka terus meningkat menjadi koran terkuat.

Saya ingat sebuah kasus tentang dukun Kutar di kawasan Batusangkar. Mulanya pemberitaan koran-koran di Padang mengangkat nama dukun itu dengan memberitakan bahwa masyarakat berbondong-bondong ke sana minta segala macam obat. Dan pasien-pasien yang berobat menyatakan sembuh segera, sehingga kian ramai orang ke sana. Dan kendaraan jadi sulit sebab banyak yang dicarter penumpang yang mau mengunjungi Dukun Kutar. Yang membuat berita itu antara lain juga koran komunis Harian Penerangan yang kemudian berubah namanya menjadi Suara Persatuan.

Namun harian Aman Makmur dengan menerjunkan wartawan/reporter seniornya, Marthias Pandoe sendiri, kemudian membongkar praktek Dukun Kutar itu sebagai praktek penipuan. Itulah salah satu alasan kenapa orang lebih percaya kepada Aman Makmur. Koran itu tidak tenggelam dalam sensasi melainkan mendidik para pembacanya bersikap kritis! Selain itu koran itu juga bersikap kritis terhadap gerakan komunis.

Lalu kenapa ketiga wartawan senior sekaligus pemilik koran Aman Makmur itu datang menemui saya?

“Pokoknya kita pergi makan dulu. Hayo, kita ke rumah makan!” ajak Pandoe yang selalu berpembawaan gembira.

Rupanya mereka “menyogok” saya dengan makan enak. Sebab sesudah makan barulah mereka menerangkan bahwa mereka sedang menghadapi sebuah kasus yang tak enak di kota Bukittinggi: “Seorang wartawan kami, Azinar Amin, diciduk oleh polisi gara-gara sebuah pemberitaannya!”

Koresponden itu ditangkap polisi karena menulis berita bahwa rakyat tidak mau melapor ke polisi kalau kemalingan—karena polisi minta uang untuk biaya mencari malingnya.

“Kami rasa Bang Navis bisa membebaskannya!”

Maka saya yang ternganga: “Bagaimana caranya?” tanya saya.

“Begini, Abang protes saja. Nanti protes itu kami siarkan!”

Sebab mereka wartawan, wartawan old crack lagi, maka saya bilang langsung: “Karena kalian yang lebih tahu, nah, bikinkan saja surat protesnya. Biar saya tanda tangani!”

Dalam sebentar saja selesailah surat protes atas penangkapan wartawan Azinar Amin. Kalau saya tidak salah surat protes itu ditujukan kepada Panca Tunggal (pucuk pimpinan pemerintahan) Sumatera Barat, tapi saya kira wartawan-wartawan itu tentulah pertama-tama mengirimkannya ke kantor berita Antara di Jakarta.

Sebab besoknya seluruh koran memberitakan bahwa saya selaku sastrawan dan warga kota Bukittinggi yang terhormat merasa malu karena itu memprotes kasus penangkapan dan penahanan wartawan Harian Aman Makmur Azinar Amin secara tak beralasan. Radio Australia pun menyiarkan protes itu. Kalau tidak salah, sorenya atau besoknya Azinar Amin pun dibebaskan dari tahanan.

Saya sendiri setelah itu baru mengetahui bahwa rupanya seorang sastrawan bisa berwibawa di Indonesia—eh di kota Bukittinggi, apa pun artinya. Tapi sejujurnya dalam kasus protes itu saya “didikte” oleh para ketiga wartawan yang Iihai dari Padang itu. Dari mana saja datangnya ide mereka untuk memperalat nama sastrawan dan kemudian “mendikte” saya, dan ternyata ampuh? Bahwa saya mau saja, tentunya karena dikte mereka bukan dikte sembarangan sebab sebenarnya—bagaimanapun juga—saya mempunyai standar nilai tertentu, dan tidak mudah untuk setuju-setuju saja.

Tapi harian Aman Makmur sendiri walaupun berhasil membebaskan wartawannya dari tahanan, ternyata kemudian dibreidel pemerintah karena mendukung BPS (Barisan Pendukung Soekarnoisme), yakni ajaran Soekarnoisme sebagaimana yang ditafsirkan—dalam hal ini oleh Sayuti Melik. Namun sebagian besar para wartawan dan karyawan koran itu akhirnya menerbitkan koran baru, yaitu harian Angkatan Bersenjata edisi Padang—dengan penerbit Kapendam 111/17 Agustus—tapi juga dengan menambah nama anggota pengelolalanya dalam boks redaksi dengan beberapa nama orang dari kantor Kapendam sendiri. Memang kebanyakan koran pendukung BPS di Indonesia terbit kembali dengan “baju” dan “nama” militer karena ABRI dan pengelola koran-koran BPS itu sama-sama menyadari perlunya media massa yang dikelola secara profesional untuk membendung pengaruh dan propaganda media-media komunis.

***

PADA bulan puasa tahun 1965, di Bukittinggi, lampu sering mati. Juga di rumah-rumah penduduk lain, begitu masuk waktu berbuka puasa, listrik mati. Tetapi lampu di rumah-rumah orang Cina menyala. Alasannya, konon, ada orang sakit di rumah itu—dengan bukti Surat Keterangan Dokter. Saya bertanya-tanya, bagaimana pula ini PLN.

Tentu kita jadi sentimen. Kalau lampu-lampu pejabat, atau lampu-lampu di kantor pemerintah selalu hidup sedangkan lampu-lampu kita mati, mungkin bisa diterima begitu saja. Untuk memandang bahwa rakyat lebih penting daripada pemerintah sebab pemerintah adalah pelayan rakyat, tentunya belum waktunya di Indonesia—khususnya dalam penyediaan public utilities seperti penerangan listrik. Pemerintah atau pejabatnya lebih memerlukan sebab tanpa fasilitas demikian pelayanan lainnya akan tersendat-sendat. Paling tidak ada alasan untuk kenyataan demikian.

Atas kenyataan yang tidak adil dari PLN itu maka kami menyampaikan sebuah referendum kepada PLN. Inisiatif diambil oleh beberapa orang, yaitu Sutan Asali (gembong PSII), Datuk Fauzi (PNI), dan saya sendiri. Lalu diedarkan dan didukung—artinya ditandatangani—oleh ratusan warga kota Bukittinggi lainnya.

Buntut pertama dari referendum itu adalah dijemputnya saya oleh polisi. Soalnya para penanda tangan menyatakan bahwa sayalah biang keladi pembuatan referendum itu. Yang ditangkap hanya saya. Sedangkan Datuk Fauzi dari PNI dan Sutan Asali dari PSII tidak. Agaknya karena PNI merupakan partai pemerintah sedangkan saya konon dituduh sebagai “orang PSI”—partai yang sudah dibubarkan pemerintah.

Selama sebulan saya menjalani “hukum tunjang” tiap hari, alias bolak balik jalan kaki dari rumah ke kantor dari Kampung Cina ke Komres Agam/Bukittinggi di Birugo, yang tiga kilometer jauhnya selama bulan puasa. Saya dituduh rasialis.

Cara polisi mengerjakan saya (“mengerjain” menurut logat Betawi), setiap hari dari pagi sampai pukul 14.00 WIB saya disuruh menunggu saja. Tanpa ditanya. Tanpa digubris.

Begitu jarum jam menunjuk pukul 14.00, polisi akan pulang, mereka bilang: “Besok sajalah Pak!”

Saya ingat, Kepala Intel Polisi di Bukittingigi waktu itu konon orang BPI, anak buah Subandrio.

Itu memang pengalaman “hukum tunjang” yang mengesankan saya.

Beberapa bulan kemudian meletuslah percobaan kudeta G-30-S/PKI di Jakarta, yang segera diiringi demonstrasi-demonstrasi yang luas oleh kesatuan-kesatuan aksi Angkatan 66 untuk memperjuangkan Tritura. Dalam suatu demonstrasi di kota Bukittingggi, seorang demonstran KAPPI, Ahmad Karim, terkena peluru. Namun penangkapan, pencidukan dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh dan orang-orang PKI oleh massa seperti tak habis-habisnya. Banyak di antaranya yang terbunuh ialah teman-teman saya juga. Saya membujuk diri saya sendiri dengan mengatakan: “Ini adalah kenyataan sejarah yang tak terelakkan. Mereka pun berbuat yang sama terhadap pendukung PRRI.”

***

BERKAITAN dengan itu saya teringat, bahwa menjelang terjadinya kudeta G-30-S/PKI yang gagal itu, ke rumah saya di Jalan Madiangin datang seorang penyair Lekra, F.L. Rissakotta, diantarkan oleh seorang tokoh Lekra Bukittinggi. Sambil makan-makan ia bercerita pengalamannya mengajar sebagai seorang dosen sastra Indonesia di sebuah universitas di Peking (Beijing).

Tapi berakhir tak di situ. Tiga hari kemudian, sebelum kembali ke Peking, Rissakotta datang lagi.

“Apakah Bung bersedia menjadi Walikota Bukittinggi?” ia bertanya.

Saya jawab seadanya: “Susah jadi Walikota sekarang. Kerja Walikota kan hanya melaksanakan perintah-perintah Jakarta saja! Misalnya memerintahkan gotong royong, pokoknya yang tak disukai warga kota. Takkan menolong masyarakat. Tak sanggup saya.”

Baru kemudian saya sadar bahwa pada periode itu PKI sedang menginventarisasi orang-orang yang bisa menjadi kawan yang akan diperalatnya. Saya baru sadar kemudian, setelah G-30-S meletus.

Pengalaman lainnya dengan teman-teman di lingkungan Lekra adalah pada malam menjelang G-30-S/PKI banyak anggota Lekra dan wartawan-wartawan koran Suara Persatuan Padang (corong PKI) pada berkunjung ke rumah saya, antara lain Haznam Rahman, Rasjidin dan Sualiman. Mereka menginap di hotel Grand.

Saya heran kenapa mereka datang ramai-ramai: “He, ada apa ini? Kok ramai-ramai ke sini? Bagaimana koran kalian, kok ditinggalkan?”

Mereka bilang koran beres karena sudah diurus rekan-rekan lainnya di Padang. Ketika saya menemui mereka ke hotelnya, mereka tidak ada lagi. Mereka pergi entah kemana. Sejak itu saya tak melihat mereka lagi.

***

TETAPI pada hari-hari orang mengganyang orang itu, saya tetap membezoek ke rumah teman-teman saya yang kena ganyang atau yang mendekam di rumah tahanan Bukittinggi.

Saya datang dan menemui keluarga mereka sebagai sahabat.

Saya tak takut dianggap terlibat komunis. Umumnya orang takut menjenguk teman atau keluarga temannya yang komunis. Betapa munafiknya persahabatan bangsa saya.

Banyak orang Indonesia demikian. Bahwa teman musuh saya adalah musuh saya juga yang menjadi doktrin komunis, rupanya telah menjadi budaya bangsa kita. Gejala itu nampaknya masih tetap hidup sampai sekarang.

Ada kawan saya lainnya yaitu Sekretaris Kota Bukittinggi, Indra Samsu, diganyang orang. Sebelum dia menjabat Sekda saya akrab dengannya. Setelah dia berpangkat, posisinya menyebabkan dia tidak mungkin dapat bergaul akrab dengan saya. Karena dia diganyang, kan hilang kawan dia. Saya datang ke rumahnya, tiga kali malah. Hanya untuk membual-bual saja. Padahal waktu Indra Samsu menjabat Sekda, kalau bertemu, saling angkat tangan saja.

Waktu Letkol J.B. Adam—kawan saya seorang anggota DPRD—dituduh PKI. Dia diambil dan ditahan. la perwira menengah dan pernah bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di Washington. Waktu dia pulang kemari (Sumbar) dia menjadi Bupati Padang Pariaman. Sebagai kawan, begitu terdengar J.B. Adam ditahan, saya datang ke rumahnya berdua dengan Zahar, menghibur keluarganya. Orang lain tidak mau lagi jadi kawannya, mereka menghindar. Setelah diperiksa, ternyata dia bersih. Tidak tersangkut PKI.

Sekaitan dengan itu suatu ketika saya ke Jakarta dan berkunjung ke Pusat Dokumentasi H.B Jassin, kebetulan bertemu Pramoedya Ananta Toer yang baru saja dibebaskan dari Pulau Buru. la sedang membuat yayasan penerbit dan melibatkan Jassin, kalau tak salah Yayasan Hasta Mitra yang kemudian menerbitkan novel-novelnya seperti Bumi Manusia itu. Saya merasa sangat salut pada Jassin, karena kesediaannya ikut. Padahal sebelumnya Jassin demikian “habis-habisan” diganyang Pram dalam harian Bintang Timur.

Saya diajak Pram mampir di rumahnya dan ikut makan siang.

Begitulah dalam cara berteman, saya tidak melihat, apakah orang itu PKI atau apa, tidak. Bagi saya, kawan tetap kawan dan tidak bisa saya hapuskan begitu saja, apalagi kalau ia sedang menderita. Itu adalah pembawaan saya. Tapi juga sistem nilai yang saya pegang. Sebab manusia yang paling konkret itu adalah individu. Perbedaan faham, idiologi politik atau agama tidak jadi alasan untuk tidak menyukai seseorang. Yang paling tidak saya sukai ialah mereka yang hiprokit, Iain di mulut lain di hati.

000