PADA suatu hari di tahun 1972 saya berkunjung ke Yogya dan mampir ke rumah Jenderal Widodo. Jenderal ini kemudian mencapai karier militer menanjak, yaitu selaku Pangkowilhan se-Sumatra, Pangkowilhan se-Jawa dan terakhir Kasad. Saya ke Yogya di saat Widodo jadi Panglima Kodam VII/ Diponegoro yang berkedudukan di Semarang. Namun sekali seminggu ia pulang ke Yogya.

Pagi itu saya menemui Nasjah Djamin. Kalau ke Yogya saya selalu mencari Nasjah. Tanpa maksud apa-apa saya mengajak Nasjah bertamu ke rumah Jenderal Widodo. Jenderal berbintang tiga ini baru saja menghabiskan masa jabatan sebagai Pangdam 111/17 Agustus di Padang.

“Ke rumah Jenderal Widodo Panglima Diponegoro?” ia bertanya, seperti tak percaya apa yang didengarnya. “Bung kenal baik Jenderal Widodo?”

“Lihat saja nanti,” kata saya dengan tertawa. Lagi-lagi Nasyah memperlihatkan wajah seakan tak percaya.

Acara berkunjung ke rumah seorang jenderal, apalagi yang menonjol seperti ,Jenderal Widodo, mungkin tak pernah dibayangkan atau diharapkan Nasjah. Meskipun risih toh Nasyah suka untuk pertama kali selama hidupnya bertamu ke rumah seorang jenderal, penguasa militer daerahnya sendiri. Di Yogya dewasa itu para seniman biasanya duduk lesehan dengan pakaian lusuh di Jalan Malioboro karena mengidenfikasikan diri dengan kehidupan dan derita rakyat kecil. Dan agaknya tak pernah membayangkan atau berharap bisa bertamu ke rumah seorang jenderal.

Kami naik becak dari rumah Nasjah menuju rumah Jenderal Widodo yang berdekatan dengan kompleks Taman Siswa.

Turun dari becak dan membayar abang becak “selawe” atau Rp 25 maka kami memasuki pekarangan. Saya memencet bel di pintu. Saya tertawa melihat Nasyah yang nampak risih.

Ketika kami masuk ke ruang tamu, Jenderal Widodo segera menyongsong kedatangan kami dari ruangan dalam.

Kami bersalaman lalu dipersilakan duduk. Kesempatan itu juga saya gunakan untuk memperkenalkan Nasjah Djamin, yang bertopi semacam baret dan berpakaian seperti seorang pengembara, duduk di kursi tamu di sebelah kanan saya.

Sang jenderal, yang saat itu adalah tuan rumah, memperlakukan kami seperti menerima seorang rekan yang sederajat, juga sebagai teman akrab. Sama sekali tidaklah angker seperti yang mungkin dibayangkan banyak orang awam tentang seorang jenderal, apalagi karena Widodo tampil berbaju batik. la bertanya kapan datang dari Sumatera Barat, bagaimana keluarga, apa urusan di Yogya, dan basa basi semacam itu.

“Bagaimana teman-teman seniman di Sumatera Barat? Kreasi-kreasi baru apa saja yang lahir?” tanya Widodo.

Widodo juga menyatakan amat terkesan dan berterima kasih atas kerja sama yang pernah dilakukannya dengan para seniman di Sumatera Barat.

Bagi saya kunjungan pribadi kepada Jenderal Widodo adalah kunjungan yang selalu menyenangkan. Bersama beberapa teman, antara lain Chairul Harun misalnya, saya juga pernah bertamu ketika Widodo menjabat sebagai Pangkowilhan se-Sumatra yang berkedudukan di kota Medan. Bukan karena senang punya teman seorang jenderal saja, melainkan karena Jenderal Widodo terbuka untuk berbagai gagasan—di samping ia mempunyai wawasan yang amat luas.

Pada saatnya kami minta diri.

Ketika kami sudah akan membuka pintu untuk keluar maka kedengaran lagi suara tuan rumah:

“Tunggu sebentar!” ujar Jenderal Widodo.

Tuan rumah kemudian menyerahkan sebuah amplop ke tangan saya.

Kami kembali naik beca. Di atas beca saya membuka amplop. Apa isinya? Ternyata segepok uang! Saya kaget juga karena tak menyangka dan merasa tidak pantas dikasih “amplop” demikian. Tapi yang lebih kaget justru Nasjah Djamin. Isi amplop itu saya bagi dua dengan Nasjah.

“Kalian bisa-bisa saja,” komentar Nasjah Djamin mengandung rasa cemburu. “Bagaimana mungkin seorang jenderal begitu akrab dengan seorang seniman?”

Terjalinnya hubungan yang demokratis dan kerja sama yang baik antara penguasa militer dengan seniman untuk kepentingan masyarakat luas masih tetap merupakan kejadian yang langka. Kekecualian tentunya ada. Misalnya dengan Letjen Ali Sadikin, sejak ia selaku Gubernur DKI Jakarta Raya gampang diajak membangun Pusat Kesenian Jakarta dan berdialog dengan para seniman. Atau pribadi Marsekal Budiardjo yang jadi anggota Akademi Jakarta. Budiardjo bagi banyak pelukis adalah bapak, karena pada saat-saat yang gawat dengan ikhlas membantu pelukis, baik secara gratis atau dengan cara membeli Iukisan.

Sejak Rendra berdialog dengan Jenderal Soemitro dalam kedudukannya sebagai Pangkopkamtib tahun 1973, maka kasus hubungan dan saling mengerti antara penguasa militer dengan seniman agaknya bukanlah hal yang mustahil. Juga hubungan pribadi dengan jenderal-jenderal tertentu. Apalagi karena ada jenderal yang punya hobi bahkan mau diajak membaca sajak dengan para penyair. Namun tidak semua perwira tinggi memiliki kebijaksanaan seperti Widodo atau gaya pribadi seperti Ali Sadikin atau Budiardjo. Karena itu, saya tidaklah heran jika Nasjah Djamin mengeluarkan reaksi yang khas menyaksikan akrabnya hubungan saya dengan Jenderal Widodo.

Tapi pertanyaan Nasjah kenapa atau bagaimana saya bisa akrab dengan Jenderal Widodo, atau dengan Kolonel Saafruddin Bahar yang pernah menjadi bawahannya, akan saya jawab di sini.

***

SAYA hanyalah salah seorang dari berjuta-juta warga negara Indonesia yang ingin hidup dengan pantas sebagai warga negara biasa. Dalam posisi demikian, kehidupan saya sebagai pribadi tak mempunyai kaitan langsung dengan militer.

Idealnya bagi saya militer tidak campur tangan dalam segala masalah. Tapi saya dapat menerima kehadiran militer sebagai kenyataan sejarah yang tak terelakkan. Sebab dalam sejarah Perang Kemerdekaan, militer sudah berperan di dalam kegiatan-kegiatan nonmiliter di daerah ini.

Di zaman Revolusi Kemerdekaan kalau mereka punya keinginan, mereka main paksa saja. Kalau mereka perlu beras, katakanlah untuk berevolusi maka mereka “main gar” atau main sita saja terhadap pedagang atau penduduk sipil. Mereka superior, “can do no wrong” seperti fascisme Jepang. Saya amat menolak cara fascistis demikian. Namun saya bisa apa?

Ada sebuah kasus di Sumatera Barat zaman itu yang tak bisa saya lupakan, yaitu ketika wartawan terkemuka Parada Harahap dalam korannya mengritik kesebelasan militer main pukul gara-gara kalah dalam suatu pertandingan sepakbola di Bukittinggi. Akibat kritiknya itu maka Parada Harahap diculik dan dibawa ke markas militer di Solok. Parada Harahap baru dibebaskan atas inisiatif Adinegoro. Sejak itu saya takut kalau tentara terlalu berkuasa.

Lagi pula saya pernah ditendang hanya gara-gara saya memanggil “Bung” kepada seorang kopral tahun 1950, seusai Revolusi Kemerdekaan. Stres saya dibuatnya.

Saya pribadi tak punya konflik atau masalah dengan tentara. Baik dengan kesatuan maupun oknum tentara dalam kedudukan resminya. Untuk kepentingan bersifat pribadi, misalnya, saya tak pernah berurusan dengan militer. Dan tidak memerlukannya. Begitu pula militer, tak pernah memerlukan atau mempunyai suatu masalah dengan saya.

Meskipun demikian dalam konteks sosial dan masa depan yang lebih luas, saya rasa, kita harus dan saya telah mencoba memahami setiap faktor atau unsur yang mempengaruhi kehidupan kita. Baik yang berbentuk otoritas resmi, yang secara langsung atau tidak mempengaruhi kehidupan dan jalan sejarah bangsa kita, masa depan kita, bahkan nasib kita sebagai warga negara. Saya juga mencoba memahami arti dan peranan kekuatan-kekuatan sosial serta peranan kaum intelektual dan profesional di dalam masyarakat kita—termasuk militer.

Ada saatnya kita mutlak membutuhkan militer dan mempersiapkannya. Di Sumatera Barat sendiri persiapan kemiliteran dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan sudah dilakukan pada zaman Jepang dengan menyimpan senjata di Belakang Pasar, kota Bukittinggi. Senjata-senjata itu dikumpulkan oleh Anwar Sutan Saidi dan Tamimi Oesman Ialu dipakai Oleh Dahlan Djambek, Ismael Lengah dan Sjarif Usman yang kemudian menjadi perwira-perwira generasi pertama.

Bahwa zaman revolusi kemerdekaan telah menempatkan militer kita dalam peranan yang penting. Begitu juga dalam penumpasan berbagai kasus pemberontakan di Indonesia, terakhir kasus percobaan kudeta G-30-S/PKI yang gagal pada tahun 1965.

Pemberontakan PRRI dan Permesta pada tanggal 15 Februari 1958 menjadi alasan bagi Presiden Soekarno untuk menyatakan Republik ini dalam keadaan SOB (Staat van Orloog en Beleg), dalam keadaan perang. Maka ditumpaslah pemberontakan bermotif pokok politis itu secara militer. Sejak itu militer kita mendapat angin dalam kebijaksanaan politik kenegaraan. Ketika Soekarno mengeluarkan dekrit Kembali ke UUD 1945 pada tanggal 1 Juli 1959 dan PKI mendapat angin untuk berkembang maka pihak militer dengan program Dwi Fungsinya yang dicanangkan kembali adalah satu-satunya kekuatan yang kemudian terbukti mampu mengantisipasi dan membendung PKI. Ini kenyataan sejarah. Lalu G-30-S/PKI meletus dan Orde Lama tumbang. Maka militer kita menjadi satu-satunya kekuatan yang dominan.

***

KASUS terjalinnya hubungan pribadi antara saya dengan militer di Sumatera Barat berkaitan dengan pukulan dan berbagai trauma sejarah masa lalu yang gelap, sesak dan mematikan di awal Orde Baru. Harapan akan masa depan dan proses demokratisasi terkuak lebar.

Dan inisiatif pertama memang datang dari diri saya, tapi masih di zaman Orde Lama, begini:

Suatu ketika pada tahun 1964 diberitakan bahwa Hartini Soekarno akan diberi gelar kehormatan Bundo Kanduang Agung. Masyarakat tidak senang. Secara naluriah saya menemui Komandan Korem Wirabraja/KODAM III 17 Agustus Bukittinggi, Kolonel Wajiman (yang kemudian diketahui perwira yang digarap PKI). Saya tidak setuju dengan rencana pemberian gelar kehormatan kepada Hartini Soekarno itu karena beberapa hal:

* Tak bersimpati kepada Soekarno.

* Menganggapnya sebagai program penjilatan dari pejabat-pejabat “urang awak” di Kantor Gubernur.

* Khawatir akan disalahartikan BK. Mitologi Bundo Kanduang sendiri tidaklah begitu terhormat di kalangan terpelajar Minang, meskipun mungkin tak demikian di kalangan masyarakat awam. Kalaulah ada orang lain yang mengadu pada BK bahwa gelar itu tak terhormat, nah, siapa bertanggung jawab?

Saya mendatangi Wajiman ke rumahnya, saya nyatakan ketidaksetujuan saya berikut semua alasan saya kecuali antipati saya terhadap Bung Karno.

Saya lalu dianjurkan menemui Panglima Kodam 111/17 Agustus, Kolonel Panudju, di Padang. Saya pun naik bus umum ke Padang. Malamnya saya menginap di pabrik tenun Padang Asli milik Roestam Anwar. Di sana ketemu Kapten Tjuk Wardojo. Mendengar saya punya rencana mau bertemu dengan Panglima Panudju, Kapten Tjuk Wardojo berkata:

“Datanglah besok, biar saya bantu. Saya akan menelepon!” katanya.

Benarlah besoknya saya ditelepon dan diminta segera datang ke Kodam III.

Hari gerimis. Sendirian saya jalan kaki sejauh tiga kilometer. Baju saya setengah basah disiram gerimis renyai.

Ketika saya datang buat pertama kalinya di Kodam III, maka yang menunggu kedatangan saya seluruh asisten Pangdam III hadir di ruang Asisten I, antara lain Asisten V Letkol Soegiono, dan Iain-Iain. Komandan CPM-nya juga hadir.

Kepada saya diajukan pertanyaan beruntun, semacam “cross examination” sejak dari siapa nama, organisasi, pendidikan, kenapa saya ingin menemui Panglima, dari mana datangnya ide, dan seterusnya. Kurang lebih selama satu jam. Saya menerangkan pendapat-pendapat saya apa adanya.

Selanjutnya saya tanyakan, bagaimana kalau Ibu Hartini kelak tersinggung setelah gelar diberikan? Juga kalau Bung Karno marah? Lalu, siapa yang bertanggung jawab?

Mereka terdiam, lalu datang pertanyaan baru: “Apa usul?”

Saya katakan bahwa karena sudah terlanjur dibuat rencana untuk memberi gelar kehormatan buat Hartini Soekarno, maka tentulah kurang baik kesannya kalau dibatalkan begitu saja. Maka saya usulkan bahwa rencana pemberian gelar Bundo Kanduang diubah dengan gelar Ibu Kanduang Agung.

Selanjutnya mereka bertanya apa saya bersedia bila dikonfrontasikan dengan Gubernur Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa. Saya menyatakan bersedia.

Jawaban-jawaban saya rupanya meyakinkan mereka. Itulah yang terjadi memang. Bahwa Hartini dengan resmi akhirnya diberi gelar kehormatan Ibu Kanduang Agung (Ibu Kandung Agung).

***

KERJA SAMA selanjutnya di zaman Orde Baru dimulai atas inisiatif Kolonel Naszir Asmara, pengganti Kolonel Wajiman yang sudah ditahan. Perwira itu mengenal saya mungkin dari kasus pemberian gelar Hartini Soekarno di atas.

Tak mungkin inisiatif datang dari kita, kalau memang tak ada keperluan serius dari pihak kita. Kalau dari kita, jangan-jangan kita dianggap datang untuk maksud-maksud tertentu—misalnya karena interest pribadi seperti mau berdagang, termasuk dagang sapi dalam politik praktis.

Juga terhadap pejabat-pejabat pemerintah lainnya saya berpendapat begitu. Asril SH waktu jadi Walikota Bukittinggi, saya datang ke rumahnya memberi saran-saran. Reaksinya aneh: diam saja. Mungkin ia curiga, agaknya karena ia bekas jaksa. Tapi lama kemudian kami berhubungan baik. Dia, salah seorang pejabat yang jujur. Terlalu jujur untuk ukuran sekarang.

Tapi Naszir Asmara lain. Ia orang teritorial, yang ingin benar-benar menguasai medan. Dia yang mulai melakukan pendekatan.

Datang pertama kali ke rumah saya di Jalan Teuku Umar, Naszir seperti orang sipil, atau sebagai orang Minangkabau menemui seseorang secara terhormat. Bukan sebagai kolonel atau Dan Rem resmi. Yang juga sering datang adalah Let.Kol. A.M. Ridwan, Mayor Iman Soeparto—terakhir Walikota Semarang, juga Mayor Djamhur Djamin, yang boleh dikatakan adalah rekan-rekan akrab. Padahal saya hanya orang yang tidak jelas statusnya menurut pendapat umum.

Dalam suatu kesempatan saya bilang pada Naszir Asmara, saya ngeri melihat perilaku tentara. Adakalanya menembak untuk memaksakan kehendaknya, misalnya ketika menyetop bus umum. Bus kan kurang jumlahnya dewasa itu. Kalau bus tak berhenti maka si tentara menembak ke udara. Waktu itu Jenderal Widodo sudah jadi Panglima KODAM III 17 Agustus. Saya bilang begini pada Naszir:

“Lah jadi tu, Pak. Nagari kan indak parang doh lai!” (Stoplah itu, Pak. Negeri kita kan tidak dalam suasana perang lagi!)

Maka tak lama kemudian tak ada tentara yang membawa bedil ke mana-mana. Niscaya Naszir berhasil menyampaikan gagasan kepada Panglima agar tentara tak usah lagi membawa senjata di luar tugas dinas.

Datang pula Lies Akhir dari kota Padang Panjang, kadangkala bersama Datuk Sungut Ameh—kini pemilik Penerbit Ghalia, Jakarta. Masalah yang mereka kemukakan berkali-kali adalah soal banyaknya pembangunan apa yang disebut “tugu pembebasan” di mana-mana di Sumatra Barat. Yang dimaksud mereka adalah pembangunan tugu di banyak nagari untuk memperingati hari pembebasan kawasan itu dari tangan pemberontak PRRI.

Saya bilang pada Naszir Asmara bahwa masyarakat memandang “tugu-tugu pembebasan” itu mengundang trauma, yakni mengingatkan mereka masa suram dan mengerikannya perang saudara PRRI. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai lambang penindasan karena yang bersangkutan menjadi korban perang saudara meskipun tak terlibat di dalamnya. Misalnya keluarga yang salah seorang anggotanya diperkosa atau korban perang. Maka sebaiknya “tugu-tugu pembebasan” itu dihapuskan saja.

Maka tak lama kemudian seluruh “tugu-tugu pembebasan” di Sumatera Barat dimusnahkan. Penghancuran “tugu-tugu pembebasan” itu rupanya menjadi kebijaksanaan KODAM III di bawah panglimanya Jenderal Widodo.

Suatu hari saya dapat undangan untuk bertemu Jenderal Widodo empat mata di mess perwira di Bukittinggi. Waktu saya sampai di mess tersebut seluruh perwira staf Kodam pada keluar dari ruang tamu. Yang tinggal Kolonel Naszir Asmara, eks Kapten Syahril Rasjid dan Jenderal Widodo.

Saya ditanya jenderal itu tentang pendapat dan penilaian saya sehubungan dengan tentara jadi kepala daerah atau bupati. Saya katakan, sebaiknya militer yang akan jadi kepala daerah, jadi sipil dulu. Tapi sejarah menghendaki lain. Tak perlu diperdebatkan: “Jenderal kan tahu ada banyak bupati yang militer. Ada angkatan laut ada angkatan darat. Jenderal tentu punya penilaian sendiri, mana di antara kedua angkatan itu yang baik. Bupati dari Angkatan Darat sendiri ada dua kelompok. Pertama, yang pernah jadi komandan, dan lainnya tidak pernah. Nah, kalau jenderal mau, saya minta perwira yang pernah jadi komandanlah. Karena, yang komandan berani ambil keputusan cepat.”

***

SAYA INGAT, begitu Jenderal Widodo diangkat menjadi Panglima KODAM III/17 Agustus yang berkedudukan di Padang, maka dalam rangka pembinaan teritorial salah satu langkah pertamanya adalah mensponsori pementasan sendratari Imam Bonjol, seperti juga melakukan prakarsa pendekatan dengan para ulama dan kaum cendekiawan. la ingin menciptakan saling mengerti dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan para seniman.

Maka direncanakanlah pergelaran sendratari Imam Bonjol. Untuk itu Panglima Widodo menyerahkan gagasan itu agar direalisasi kepada Ajudan Jenderal, Ajudan Jenderal menyerahkan kepada JB Adam, JB Adam menyerahkan kepada Boestanoel Arifin Adam—Direktur ASKI Padang Panjang. Boestanoel menyatakan bersedia namun ia menyarankan sebaiknya Hoeriah Adam dipanggil, maka terhentilah cerita. Keinginan untuk menunjuk Hoeriah Adam saat itu mengalami sedikit kendala karena Hoeriah Adam sudah menetap di Jakarta.

Setelah lama terkatung-katung maka saya bilang pada Naszir Asmara bahwa untuk mengangkat sendratari Imam Bonjol tanpa Hoeriah Adam pun sebenarnya bisa, misalnya Syofyani Boestamam pun bisa. Naszir tanggap sekali. Maka selanjutnya Naszir Asmara bersama kami tiga orang seniman—yaitu Nazif Basir, Yusyaf Rahman dan saya—pun pergi menemui Panglima Widodo di rumah kediamannya di Padang.

Kepada Panglima kami menyatakan bahwa kami bisa menyelenggarakan sendratari/Imam Bonjol tersebut. Caranya adalah dengan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaannya pada seniman-seniman sebab mereka yang akan bekerja. Bukan kepada saya pribadi.

“Yang paling baik, Bapak undang mereka lalu bentangkan rencana,” kata saya.

Panglima setuju.

Di mana diadakan pertemuan? Naszir Asmara langsung mengambil insiatif:

“Ya di Bukittinggi, biar saya persiapkan!”

Pertemuan antara Panglima Widodo dengan para seniman diselenggarakan di rumah Naszir Asmara. Dalam kesempatan itu Widodo menyampaikan gagasannya dan meminta para seniman melaksanakannya:

“Bagaimana yang baik dilihat dari pertimbangan artistik, tuan-tuanlah lebih tahu. Saya serahkan sepenuhnya!” bilang Jenderal Widodo.

Saat itu juga ia menyerahkan uang. Padahal kepanitiaan belum dibentuk. Secara kilat dibentuklah panitia. Orang-orang menunjuk saya jadi ketua. Soal pegang uang lebih baik Pak Naszir Asmara saja, kata saya. Demikianlah. Selain penulis naskah, saya jadi Ketua. Sutradaranya Nazif Basir.

Para pendukung pergelaran sendratari Imam Bonjol adalah puluhan orang, terutama dari grup tari Syofyani Boestamam (Syofyani Yusaf) diperkuat grup tari atau para mahasiswa IKIP Padang, sedangkan bagian karawitan dipekuat oleh grup ASKI Jurusan Minangkabau Padang Panjang.

Setelah latihan yang lama, baik di Bukittinggi atau di Padang, maka sendratari Imam Bonjol yang bersifat kolosal itu digelarkan di stadion Imam Bonjol, Padang.

Dalam pengalaman pribadi saya, Jenderal Widodo nampaknya merupakan kasus spesifik. Begitu banyak yang ia lakukan untuk menggairahkan kehidupan intelektual di Sumatra Barat dan itu bukan lip service semata-mata.

Salah satu peristiwa mengesankan dewasa itu adalah penerbitan kembali sebuah surat kabar yang tak muncul-muncul lagi sejak meledaknya pemberontakan PRRI, yaitu Harian Haluan Padang. Penerbitan koran itu kembali pada tahun 1970, hanya bisa diproses dengan rekomendasi dari Panglima KODAM III/17 Agustus, Jenderal Widodo, dengan pimpinan umum Kasoema dan pimpinan redaksi Chairul Harun.

Sayang hanya dua tahun Chairul Harun memimpin Haluan dan ia memilih keluar karena masalah intern. Sastrawan yang menulis novel Warisan yang memenangkan Hadiah Buku Utama Departemen P dan K tahun 1980 itu buat selanjutnya menjadi wartawan Tempo, terakhir memimpin Harian Singgalang bersama rekan-rekan lainnya sampai sekarang.

000