PADA mulanya saya melakukan studi Minangkabau disebabkan rasa malu sebagai pegawai (Jawatan) Kebudayaan karena tidak tahu sedikit pun tentang kebudayaan Minangkabau. Kami tidak mampu memberikan informasi, terutama kepada tamu-tamu yang bukan orang Minang. Itu sudah saya singgung sebelumnya.

Pengalaman dan ekses perang PRRI membuat daerah Sumatera Barat lebih terbuka. Maka lebih banyak pejabat, pegawai negeri, tentara dan keluarga yang bukan Minang di Sumatera Barat. Meskipun sebangsa, namun pada tahap pertama banyak kasus dan sentimen tak beralasan lahir hanya karena rasa asing dan salah mengerti. Seringkali terjadi salah samek, “salah pasang” antara orang Minangkabau yang kalah perang dengan orang Jawa yang terbiasa dengan pola budayanya sendiri. Sama halnya dengan orang Minang sendiri bila ke Jambi atau Riau, karena menganggap orang Jambi dan Riau itu sama dengan Minangkabau. Salah tafsir selanjutnya akan menimbulkan prasangka dan stereotype yang menyesatkan. Dalam bentuk lain hal ini juga saya uraikan dalam pengantar bunga rampai Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik (1987).

Pada dasarnya saya adalah orang kota, meskipun bagi orang Jakarta boleh jadi bergaya udik. Saya sudah pasai (kenyang), bosan melihat bangsa Indonesia ini selalu bertikai sejak tahun 1945 sampai tahun 1965. Dua puluh tahun bertengkar terus, baik karena perbedaan kepentingan tapi juga dipertajam rasa asing, serta prasangka-prasangka etnis satu sama lain di Indonesia ini.

Saya hanya ingin menyatakan, betapa memprihatinkan sekali kenyataan bahwa di Indonesia yang luas ini kelompok etnik yang satu tidak mengerti kelompok etnik lainnya. Ekses-eksesnya merugikan. Bagaimana saya akan mempertaruhkan, menitipkan anak cucu saya di masa depan, kalau pemimpin-pemimpin Indonesia tetap bertengkar karena ketidakmengertian?

Pokoknya mesti ada usaha untuk mencegahnya, dengan memasyarakatkan informasi yang transparan tentang tiap-tiap etnis di Indonesia.

Tentang kebudayaan Jawa banyak buku yang bisa dibaca dan dipelajari. Tentang Minangkabau apa bukunya? Hanya tulisan-tulisan “orientalist” Belanda. Apa buku pegangan jika seorang pejabat yang bukan orang Minang bertugas memimpin masyarakat dan daerah Sumatera Barat? Hal itu sebenarnya merupakan masalah yang cukup umum di Indonesia. Dengan cara bagaimana mereka mengetahui norma-norma dan sistem nilai setempat, yang berkaitan dengan pola budaya dan karakter umum masyarakatnya?

Tak mungkin saya berharap atau menunggu orang lain menulis buku demikian tentang Minangkabau. Itu tanggung jawab kita semua, juga saya. Itulah motivasi lainnya kenapa saya menulis tentang Minangkabau. Hanya agar orang mengerti Minangkabau.

***

PROSESNYA dimulai ketika saya terpaksa mulai membaca buku-buku tentang Minangkabau sejak awal dasawarsa 1950-an. Apa-apa yang saya peroleh, saya olah dan analisis.

Di samping itu terus-menerus belajar dan mengamati berbagai hal sekaitan dengan Minangkabau. Semakin lama semakin banyak pengetahuan dan informasi yang dapat saya peroleh tentang Minangkabau. Dan semakin banyak yang bisa saya pertanggungjawabkan.

Lagi pula sejak zaman Orde Baru minat cendekiawan mempelajari masalah-masalah Minangkabau semakin luas dan intensif. Forum-forum diskusi dan seminar digalakkan. Misalnya ada Seminar Hukum Adat dan Tanah Ulayat oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, Seminar Adat Minangkabau di Batusangkar, Seminar Islam di Minangkabau di Padang, dan lain-lainnya. Pada forum-forum demikian saya sudah mulai, kemudian sering diminta menjadi pembicara atau pembawa makalah. Tidaklah sulit memasuki lingkungan demikian karena saya juga sering menghadiri dan menjadi pembicara pada forum yang sama tapi di lapangan kesusastraan, kesenian dan kebudayaan, baik di Padang, Jakarta, Bandung, Medan dan Yogya, Ialu di Kuala Lumpur, Singapura, Brunai Darussalam, dan lain-lain.

Saya sendiri bersama rekan-rekan di Sumatera Barat kemudian merasa perlu mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan suatu seminar internasional tentang Minangkabau. Demikianlah pada suatu hari di tahun 1980, saya mengajak ngobrol sambil makan malam di Grand Hotel Padang Prof. Mawardi Yunus (Rektor Unand), Prof.Dr. Yakub Isman, M.A., (Rektor IKIP Padang), Drs.M. Hasbi (direktur APDN Bukittinggi) dan beberapa yang lain. Maka gagasan untuk menyelenggarakan suatu seminar internasional itu dapat disepakati. Kebetulan waktu itu sudah datang pula Dr. Mochtar Naim dari Ujung Pandang yang akan membenahi teknis persiapan sampai penyelenggaraan seminar. Dalam pembicaraan itu disepakati bahwa seminar diadakan di Bukittinggi, karena tempatnya ideal.

Demikianlah. Maka sekitar 80 orang peserta dari berbagai universitas di Indonesia telah hadir sebagai peserta Seminar Internasional Minangkabau di Bukittinggi tanggal 4-6 September 1980; suatu seminar yang menurut saya adalah seminar terbesar tentang Minangkabau. Di mana hadir pula 30 pakar dari luar negeri dengan nama-nama besar seperti Prof. Josselin de Jong dan Prof.Dr. A. Teeuw (Belanda), Prof.Dr. Bernhard Dahm, Dr. Ulbrich Scholz dan Dr. Gerard Persen (Jerman Barat), Taha bin Abdul Kadir (Serawak), Dr. Nancy M. Tanner (Amerika Serikat), Joanne Prindiville dan Ok Kyung Park (Kanada), Datu Hasan Kana dan Luci la Hossilos Ph.D (Filipina), Datuk Samad Idris (Malaysia). Sedangkan dari Indonesia antara lain Sutan Takdir Alisjahbana, G. Junus Adicondro (Jakarta), Dr. Mattulada (Ujung Pandang), Dr. Mochtar Naim (Padang), Drs. Umar Yunus (Kuala Lumpur), Prof.Dr.H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman (Bandung), Drs. Juhar Noor (Semarang), Prof.Dr. Deliar Noer, Dr. Taufik Abdullah dan lain-lain.

Seminar membahas banyak topik seperti bahasa 7 topik, sastra 3, sosial kemasyarakatan 16, kebudayaan 6. Saya sendiri menyampaikan makalah tentang tingkah laku politik urang awak. Dalam tugas saya sebagai ketua seminar, seingat saya banyak kertas kerja yang terpaksa ditolak karena tidak memenuhi persyaratan akademis.

Secara pribadi ambisi saya adalah menulis buku terbaik tentang Minangkabau, kalau perlu dijadikan referensi atau rujukan akademis. Seharusnya sudah lama buku saya Alam Terkembang Jadi Guru terbit. Menulis naskahnya seperti saya didorong rasa penasaran yang tak menemukan penyelesaian atau pintu keluar selama bertahun-tahun. Pada mulanya kendala besar yang melintang adalah bahwa saya tidak menguasai prosedur dan teknik praktis penulisan akademis. Misalnya dalam memilah-milah data yang masuk akal atau tidak, memberi komentar dan catatan kaki. Ya, saya kan memang dibesarkan di luar lingkungan tradisi akademis seperti universitas. Akhirnya saya tahu, memang itulah tantangan bagi karya ilmiah. Manuskrip-manuskrip yang saya tulis banyak kali harus dipotong-potong, tempatnya dipertukarkan, dilem kembali lalu difotokopi. Maklumlah ditulis dengan mesin tik. Seperti cerpen-cerpen saya yang lahir di Maninjau, malahan banyak juga yang bentuk pertamanya tulisan tangan.

Saya berharap akan segera merampungkan Alam Pikiran Minangkabau yang merupakan pasangan buku Alam Terkembang Jadi Guru. Namun saya juga ingin melengkapinya dengan buku yang diwarnai sejarah modern dan kontemporer, bagaimana Sumatera Barat sejak zaman Pergerakan Nasional, Revolusi Kemerdekaan, sampai usainya pemberontakan PRRI.

Saya sudah ke Amerika dan Belanda hanya untuk studi kepustakaan. Koleksi perpustakaan di Indonesia tidak lengkap. Kalau pun ada tidak teratur dan sulit mencarinya. Saya mendapat dorongan dari teman-teman, bahkan bantuan dari Toyota Foundation, Asia Foundation, Uda Hasjim Ning dan Bustanil Arifin SH. Dapat dikatakan bahwa saya tidak menemui kesulitan yang berarti ketika mengumpulkan bahan-bahan.

Yang saya cari di negeri Belanda adalah Iatar belakang sejarah atau perang antara Belanda dan pribumi “Hindia Belanda”, antara lain kenapa tak ada tokoh asal Minang yang gagal membentuk Negara Bagian Minangkabau di zaman revolusi. Apa yang saya cari akhirnya ditemukan.

Seorang pakar di Padang, rupanya terkesan akan kesungguhan saya mendalami studi Minangkabau, sehingga menyampaikan gagasan yang aneh pada saya: “Pak Navis, tetap sajalah di lapangan sastra. Ladang kami jangan diusik-usik pula!”

Mungkin dia pikir saya cari duit ke berbagai yayasan dengan dalih menulis. Boleh jadi dia sendiri yang begitu.

***

AKIBAT punya minat terhadap hal-hal dan bersikap kritis terhadap masalah-masalah sosial dan sosiologi Minangkabau, saya pun pernah terdampar sebagai dosen luar biasa di Universitas Andalas. Ceritanya begini:

Kawan-kawan seperti Dr. Mochtar Naim ingin membuat fakultas sastra di Unand. Mulanya saya tidak setuju fakultas itu didirikan. Jangan-jangan hanya sekadar ingin mengatakan bahwa Unand pun punya fakultas sastra. Setelah saya mendapat penjelasan, bahwa di dalam fakultas sastra juga akan ada jurusan sosiologi, salah satunya sosiologi Minangkabau, maka saya setuju jadi dosen. Tapi saya tak mau mengajar sastra Indonesia, juga sastra Minangkabau.

Saya rasa pakar-pakar sosiologi niscaya akan banyak diperIukan di berbagai lapangan di masa depan. Lagi pula dengan adanya jurusan sosiologi Minangkabau, saya berharap agar adat dan budaya Minangkabau diamati dan dinilai secara kritis. Terutama oleh generasi muda. Jangan hanya mengiya-iyakan cerita- cerita para datuk itu. Secara tradisional pengetahuan keminangkabauan hanya diwariskan oleh tukang kaba, dan tak pernah dipersoalkan entah benar entah tidak. Seluruh masalah dipandang sebagai ideal saja. Padahal dalam kenyataan tidak. Di fakultas tentu yang begini takkan dibenarkan terjadi. Jadi harapan saya hanya itu.

Memang ada rasa senang bahwa secara ilmiah saya dipandang pantas mengajar di perguruan tinggi. Tiga tahun lamanya saya menjadi dosen sosiologi Minangkabau, rata-rata dua kali seminggu, untuk satu semester setiap tahunnya.

Saya tak merasakan bahagianya posisi seorang ilmuwan atau intelektual sebuah perguruan tinggi, kecuali sebagai pengalaman hidup bahwa saya pernah jadi dosen, yang bagi orang lain mungkin sesuatu yang luar biasa. Saya dibebani kewajiban yang sama dengan dosen lainnya. Kalau saya pergi ke luar Sumbar, misalnya, setelah kembali harus memborong mata kuliah yang saya tinggalkan. Saya sepertinya berada dalam posisi tidak bebas, malah tertekan, hanya gara-gara mau saja diangkat jadi dosen. Lama-lama malahan jadi beban mental.

Saya mengajar enam jam seminggu dan hanya diberi honorarium Rp 1.250 per jam atau Rp 30.000 sebulan.

Para dosen mengatakan, bahwa honor saya itu sama dengan dosen yang lain. Artinya sama dengan honor kelebihan jam mengajar Dr. Mochtar Naim di jurusan lain. Begitu peraturannya. Saya bilang, ia kan pegawai Unand sementara saya bukan. Jumlah Rp 30.000 sebulan untuk waktu kerja 24 jam termasuk waktu pulang pergi, saya rasa betul-betul honorarium yang tidak honorable.

Hal Iain sering mereka lupa menjemput saya. Maka terpaksa saya mencari kendaraan sendiri. Kadang-kadang saya jalan kaki dari rumah ke kampus Unand di Jati, jauhnya hampir dua kilometer. Selesai mengajar maka tak jarang saya harus menunggu mobil pengantar sampai sejam, karena menunggu dosen lain yang akan menumpang pula.

Maka mau apa lagi. Setelah tiga tahun dan sudah ada mahasiswa saya yang tamat, saya langsung berhenti. Mereka sudah bisa mengajar mahasiswa yang baru. Namun itu tidak berarti kontak saya terputus. Setiap tahun saya memberi ceramah untuk mahasiswa Belanda yang melakukan studi Minangkabau di universitas itu.

***

PENGALAMAN di Unand membuat saya mengetahui kesulitan mahasiswa yang ingin membuat skripsi atau tesis. Yakni sulitnya menemukan bahan-bahan bacaan (referensi). Bacaan cukup banyak di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Tapi alangkah mahalnya biaya yang harus ditanggung mahasiswa jika harus ke Jakarta.

Karena itulah saya mendukung didirikannya Pusat Dokumentasi dan Kebudayaan Minangkabau di Padangpanjang. Diresmikan Rabu 12 Desember 1990, yang dikelola oleh Yayasan PDIKM, yang diketuai Engku Abdul Hamid dan Bustanil Arifin SH, Ir. Yusuf Bahaudin ketua pelaksana dan Anas Nafis sekretaris; sedangkan saya dan Boestanoel Arifin Adam anggota. Yayasan ini sudah menyelenggarakan, antara lain

* Pameran Dokumentasi dan Informasi Minangkabau, TIM, 6-8 Oktober 1989.

* Memfilm-dokumentasikan silek Kumango.

* Adik saya Anas Nafis menyusun katalogus literatur Minangkabau.

* Mengkopi seluruh tulisan tentang Minangkabau yang tersimpan di Perpustakaan Nasional.

***

SEBAGAI orang yang mencoba bertahun-tahun memahami Minangkabau saya dihadapkan kepada banyak pertanyaan.

Seorang anak perempuan Arby Samah datang menemui saya. Dia mahasiswa Universitas Indonesia, Jurusan Psikologi. Dia akan menulis skripsi tentang Sistem Matrilini. la berkata, bahwa menurut banyak buku dan banyak orang sistem matrilini akan berakhir. Bahwa Minangkabau tidak lagi menarik karena sistem matrilini makin lama makin hilang, kecuali sebagai kajian antropologi.

Saya bilang bahwa para pengamat atau penulis itu umumnya laki-laki yang melihat kebudayaan dari sudut laki-laki. Jadi hanya mencerminkan makin kuatnya ego laki-laki itu untuk mengalahkan sistem matrilini. Saya tanyakan, di dalam fakta-fakta dan kehidupan sehari-hari apakah memang matrilini itu hilang, sampai kini? Semangat ingin sama dengan laki-laki itulah yang menjiwai sistem matrilini Minangkabau. Sistem matrilini adalah produk pola budaya egaliter, yang menempatkan setiap orang pada status yang sama. Sekarang, di zaman kampanye emansipasi wanita dan woman’s libs, posisi wanita akan kuat. Nah, itu kan esensi sistem matrilini.

Pandangan-pandangan, atau tafsir-tafsir tentang agama pun berubah, meski sudah ada standarnya. Tetapi konsep matrilini itu, bukan saja tidak berubah; malah akan semakin kukuh untuk orang Minangkabau. Setidaknya akan merupakan salah satu jawaban (alternatif). Cocok dengan ketatanegaraan Indonesia dengan acuan demokrasi. Matrilini adalah salah satu pelengkap yang sangat penting dari sistem egaliter. Tetapi egaliter saja tanpa matrilini akan mengakibatkan sistem patrilini menjadi dominan dan kaum laki-laki tetap berkuasa. Tegasnya sistem matrilini itu, ialah: perempuan adalah “the owner”. Sedangkan laki-laki, “the manager” dari suatu sistem masyarakat sehingga posisi perempuan sama kuatnya dengan laki-laki.

***

TENTANG demokrasi masyarakat Minang. Sebenarnya demokrasi di Minangkabau tidak ada lagi dalam praktik. Contohnya, bisa saja yang tua-tua memaki yang muda: “Ee tumbuang”.

Orang yang lebih tua merasa lebih berwenang, lebih berkuasa terhadap yang muda. Nyali orang muda kian kecil. Posisi masing-masing menjadi tidaklah sama.

Itu pengaruh birokrasi. Kalau yang satu bupati, yang lain camat, maka yang satu bertindak selaku atasan dan yang lain selaku bawahan. Bagaimana demokrasi bisa jalan kalau dalam masyarakat juga begitu. Dominasi birokrasi di Indonesia cenderung mendorong timbulnya semacam feodalisme baru (neofeodalisme) dalam masyarakat: orang tidak lagi mencari kata sepakat, melainkan minta petunjuk. Jadi, tradisi demokrasi Minangkabau telah dikalahkan oleh sistem baru.

Demokrasi baru ada kalau orang sederajat. Dulu demokrasi hidup karena masyarakat memiliki rasa saling ketergantungan. Sekarang, masyarakat bergantung. Di mana ada demokrasi dalam masyarakat yang bergantung.

Nilai demokrasi bisa jadi masih ada dalam bentuk tradisi yang terbatas pada urusan-urusan keminangkabauannya. Misalnya sewaktu akan berhelat kenduri. Musyawarah dan demokrasi baru ada kalau yang kecil dapat menagih pada yang tua. Tapi kalau yang tua menuntut penghargaan pada yang muda, demokrasi apa itu?

Cara anak-anak muda menyerap gaya hidup demokrasi memprihatinkan. Meski terjadi pembaruan sejarah Minangkabau setiap 50 tahun, dalam kenyataan sekarang tradisi demokrasi mengalami kemunduran. Generasi sekarang tidak pernah hidup dalam tradisi demokrasi. Mereka tidak mengenal karena tidak pernah lagi dididik dan diajar berdemokrasi. Di masa datang saya yakin demokrasi tidak akan hilang sama sekali. Sebab, manusia memiliki sifat dinamis. Ada satu masa menurun, dan pada kurun lain bisa naik. Sekarang dalam proses menurun.

Pernah masyarakat didominasi sistem neofeodalisme dan hampir totaliter. Tidak satu pun pejabat yang bisa diutik. Saya melihat, sudah ada kejenuhan terhadap birokrasi yang neofeodalistik. Sebab, kalau dibiarkan orang atau pejabat tidak bisa diutik, akan terjadi degradasi kemanusiaan yang luar biasa. Sejarah menghendaki perubahan. Sekarang sudah mulai ada perubahan: ada bagian-bagian yang bisa dikritik. Misalnya, menteri sudah boleh dikritik; tapi ABRI belum waktunya, nampaknya.

Seandainya aparat pemerintah masih memerlukan orang banyak, mereka harus menghormati dan bersikap perduli terhadap orang banyak. Kemampuan tangan pemerintah untuk tidak memperdulikan orang banyak senantiasa sangat terbatas. Itu perlu dipahami.

Dalam arti yang sempit masalahnya mungkin kualitas aparat pemerintahan. Di negeri komunis atau Nazi Jerman yang totaliter murni, aparat pemerintah itu setia. Kalau mereka disuruh menangkap orang, dia tangkap. Sekarang, aparat pemerintah Indonesia banyak yang korup. Banyak kasus, ada anggota masyarakat ditangkap petugas, lalu datang petugas lain yang meminta dilepaskan. Kenapa itu terjadi, karena aparat itu korup. Kewenangan pemerintah seolah-olah hampir nisbi terhadap aparatnya sendiri.

Sekarang nampaknya pemerintah sudah mulai tahu, sikap itu akan merusak, kesetiaan aparat pemerintah tidak ada. Kalau tidak ada kesetiaan, bagaimana orde bisa dijalankan. Lambat-laun pemerintah mesti dikontrol. Yang akan mengontrol pemerintah adalah rakyat, sebab tidak mungkin yang lain yang mengontrol. Kalau itu berlangsung, saya yakin akan terjadi perubahan ke arah demokrasi Pancasila yang lebih nyata.

***

SETIAP kebudayaan mengalami perubahan. Tidak ada yang tidak berubah. Juga dalam sistem nilai yang menjadi panutan orang Minangkabau, tercermin dalam pergeseran sistemnya. Dan memang saya Iihat tanda-tanda perubahan yang agak tajam. Yaitu dari masyarakat komunal, masyarakat yang bermasyarakat atau masyarakat yang berkaum-kaum menjadi masyarakat yang individualistik.

Munculnya sifat individualistik disebabkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia.

Kita lihat anak-anak dari SD sampai Perguruan Tinggi selama belasan tahun mendapat pendidikan individualistis. Yang dipacu hanya otak, kerja sama manusia tidak. Pendidikan Indonesia hanya lebih mementingkan otak, hubungan antara manusia tidak diajarkan lagi.

Pendidikan telah menciptakan masyarakat yang individualistik. Sebab, yang dipacu oleh pendidikan di Indonesia adalah peningkatan prestasi dan kepentingan pribadi berdasarkan konsep modernisme. Kemampuan otak menjadi hebat, tetapi etika tidak diajarkan. Hubungan dengan masyarakat pun tidak diajarkan. Pengajaran apalagi pendidikan untuk memasuki tradisi demokrasi amat terbatas.

Hal itu akan sangat berbahaya, bukan hanya untuk adat dan budaya Minangkabau tapi juga bagi bangsa Indonesia keseluruhan. Saya ramalkan, seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia akan berantakan oleh sistem pendidikan yang salah. Dengan sistem demikian kita tidak tahu, mau pergi ke mana; ménjadi orang Barat tidak, jadi orang Indonesia tidak, jadi orang daerah masing- masing juga tidak. Berantakan.

Saya tahu, kalau sistem pendidikan Indonesia diambil dari Barat. Tetapi ada kurikulum yang di Barat dipakai, tapi di Indonesia tidak dilaksanakan. Contohnya kesenian dan olahraga, tidak dipakai pada kurikulum Indonesia. Padahal, kesenian dan olahraga dapat menciptakan hubungan antarmanusia.

Spesifik masyarakat kita, lebih jauh pengalaman pendidikan kita membuktikan, bahwa anak hanya diajarkan agar patuh dan takut pada guru mereka.

Jika si anak bilang: “Kata guru bukan seperti itu, Pak!” maka ibu bapaknya akan diam. Feodalistik?

Ada memang yang bergeser dalam sistem nilai Minangkabau.

000