DI WAWANCARA “THE NEW YORK TIMES”

Oleh: A.A. Navis

(Dimuat Harian Singgalang 21 Agustus 1997. Dimuat dalam buku “Yang Berjalan Sepanjang Jalan”, Grasindo, 1999)

I

MINGGU lalu, wartawan “The New York Times” yang mangkal di PBB, Barbara Crosette, mewawancara saya di INS Kayutanam. Rencana semula dia akan menemui beberapa orang lainnya. Ternyata rencana itu batal setelah ketemu saya. Dia melanjutkan perjalanannya ke Jenewa melalui Singapura untuk meng-cover salah satu sidang dari badan dunia PBB. Saya tidak tahu apa yang dicarinya.

Ada lima pertanyaan pokok yang diajukannya. Yaitu: (1) Apa beda Islam di Iran dengan Islam di Indonesia. (2) Apa pendapat saya tentang kapitalisme. (3) Mengapa Indonesia tidak dikenal oleh dunia. (4) Apa itu Minangkabau. (5) Kenapa orang Indonesia anti Cina. Dari pertanyaan pertama saya menduga-duga “makhluk” apa yang ingin diketahuinya. Misalnya: mengapa bangsa Iran itu demikian “tangka” terhadap Amerika, apakah Indonesia juga akan “setangka” Iran karena sesama Islam. Pertanyaan kedua mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan pertama, andaikata pertanyaan itu bermotif politik.

Sebelumnya saya tidak pernah serius memikirkan perbedaan Islam di Iran dan di Indonesia, karena umumnya kita di Indonesia sudah tahu perbedaan itu. Kita Sunni. Mereka Syiah. Tapi seorang wartawan The New York Times yang bertanya dan saya pula yang ditanya, membikin isi kepala saya berputar-putar. Karena kalau dia mau tahu tentang perbedaan itu, dia bisa temui pakar islamologi di AS atau baca ensiklopedi. Tak perlu susah-susah menemui saya di INS Kayutanam dalam perjalanan dari Jakarta menuju Jenewa.

Maka menurut saya, mungkin jadi dia tengah mencari tahu, apakah gerakan “kaum fundamentalis Islam” di Indonesia akan seirama dengan kaum Syiah di Iran yang anti AS. Lalu saya tanya dia. “Oh, No. No” katanya sambil senyum. Jawaban demikian merupakan kebiasaan wartawan profesional, yang lebih suka bertanya daripada memberi keterangan. Berbeda dengan wartawan “kampung” saya yang datang sehari sesudahnya, menemui saya dengan pertanyaan berputar-putar mencari bahan berita dengan motif melampiaskan dendam dan iri hati.

Saya menyatakan kepadanya: “Ada dua faktor yang menyebabkan bangsa Iran menjadi militan atau katakanlah anti Amerika. Sebagai penganut Syiah, mereka merupakan golongan minoritas yang selalu terancam oleh dominasi golongan mayoritas Sunni. Setiap golongan minoritas yang terus-menerus didominasi golongan mayoritas, pastilah akan menjadi masyarakat yang militan, radikal, bahkan bisa ekstrim. Faktor kedua, bangsa Iran adalah bangsa yang memiliki sejarah besar, seribu tahun sebelum bangsa Barat. Maka mereka mempunyai “harga diri” dan “kebanggaan”. Akan tidak menyelesaikan sengketa apabila Amerika terus menekan dan melecehkan Iran.”

Sedangkan Islam di Indonesia, kata saya, menganut mazhab Sjafei yang rada konservatif serta dipengaruhi oleh ajaran Imam Gazali yang rada sufistis. Berbeda dengan mazhab Hanbali yang radikal seperti dianut penduduk Arab Saudi. Atau menganut dari mazhab Maliki yang moderat atau Hanafi yang toleran.

“Nah, kalau Amerika tidak mau repot terus, jangan lagi bangsa Iran dilecehkan. Jangan masyarakat Barat memandang Islam sebagai musuh sejarah akibat Perang Salib,” kata saya bergaya seperti mau memberi nasehat.

Mungkin jadi juga di Indonesia ada golongan “fundamentalis” yang radikal. Tapi itu pasti beda dengan Iran. Karena iklim khatulistiwa yang lembut dan subur, tidak akan dapat mengubah wataknya menjadi sekeras bangsa subtropik yang buminya gersang, kata saya menjawab pertanyaannya.

II

Atas pertanyaan wartawan The New York Times, Barbara Crosette itu, tentang pendapat saya mengenai kapitalisme, juga membingungkan saya ketika terpikir, buat apa orang Amerika mencari tahu pikiran dan pendapat kita tentang kapitalisme itu. Karena kapitalisme zaman ini sudah berbeda jauh polanya dengan kapitalisme sebelum perang dunia kedua. Dulu kapitalisme itu berakar dari pemilikan modal dari orang seorang atau beberapa orang. Sedangkan kini modal itu sudah milik banyak orang melalui pemilikan saham. Malah banyak saham-saham itu kepunyaan lembaga-lembaga sosial, seperti dana pensiun atau asuransi yang harus digemukkan terus. Di Amerika sendiri modal itu tidak lagi dimiliki oleh Rockefeller atau Ford. Walau sistem operasionalnya sama saja antara kapitalisme dulu dengan sekarang. Karena sama bertujuan cari duit melulu.

Mengingat wartawan itu bermangkal di markas PBB, menurut hemat saya, tidak boleh tidak pertanyaannya bernuansa politik juga. Karena itu saya katakan kepadanya: “Bangsa Indonesia sangat fobi terhadap istilah itu. Sejak kebangkitan gerakan politik menantang penjajahan Belanda dulu, isyu kapitalisme tidak beda dengan imperialisme. Isyu itu sangat ampuh menyatukan rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan.”

Pemerintah kami tahu itu. Makanya dipakailah istilah lain sebagai pengganti, yaitu investor asing atau modal asing yang diperlukan bagi pembangunan dalam era globalisasi ekonomi. Maka rakyat pun oke-oke saja jadinya, kata saya. Saya sendiri tidak begitu memikirkannya. Dalam sistem ekonomi sekarang, setiap bangsa dan negara saling bergantungan. Tidak lagi bisa hidup menyendiri. Negara komunis pun sudah mau menerima modal asing.

Yang senantiasa menjadi pikiran saya ialah: “Bagaimana jadinya 200 juta bangsa Indonesia yang berwatak santai, bahkan malas itu dalam berhadapan dengan dominasi investor asing yang berwatak dinamis dan memiliki teknologi canggih.”

“Orang Indonesia yang punya modal dapat saja menjadi mitra usaha investor asing. Lama-lama bangsa Indonesia bisa menjadi pemilik perusahaan asing itu melalui pembelian saham. Seperti pengusaha Malaysia yang telah banyak mengambil over saham perusahaan Inggeris,” katanya.

Dalam hati saya, yang tidak saya katakan kepada wartawan itu, melalui sistem bursa saham memang hal itu sangat mungkin. Direktur dan menejer asing yang bermutu memang bisa digaji lebih besar dari gaji di negerinya sendiri, tetapi secara mental apakah bangsa Indonesia sudah siap mengharungi kebudayaan bisnis demikian. Apakah kekayaan yang menumpuk itu, tidak akan membawanya ke pola hidup yang dulu lazim disebut sebagai OKB atau “orang kaya baru” yang suka berfoya-foya, karena latar belakang budaya santainya masih belum terkikis.

Lalu saya katakan, bahwa budaya kreatif dan produktif atau etos kerja tidak di jual orang di bursa saham.

Dan dia ternyata setuju. “Itu sebabnya Anda di sekolah ini?” tanyanya.

“Ya. Karena apa lagi?”

Tetapi kesetujuan wartawan itu lama menggoda pikiran saya dengan pertanyaan lain, apakah wartawan kampung saya memahami bahwa perombakan sikap mental bangsa dapat dirobah melalui pendidikan, seperti yang dikatakan wartawan The New York Times itu? Tentu saja ada. Namun banyak juga yang tidak.

III

Pertanyaan yang ketiga dari wartawan Amerika, Barbara Crosette, membingungkan saya, sehingga saya tidak dapat menjawab secara pasti tentang beberapa hal. Pertanyaannya ialah : “Kenapa Indonesia tidak dikenal di negara lain“.

Bagaimana tidak bingung untuk menjawabnya, karena dalam kepala saya segera timbul persoalan, bahwa hampir di seluruh dunia negara kita punya duta besar. Di setiap kedutaan besar ada atase pers, atase kebudayaan. Apa saja yang mereka kerjakan sejak hampir 50 tahun yang lalu. Setiap tahun negara mengirim misi kesenian ke berbagai negara, tapi Indonesia masih dinyatakan tidak dikenal di dunia.

Kalau demikian halnya, siapa saja yang mengenal Indonesia? Mungkin saja beberapa politisi, agen-agen perusahaan yang memasarkan produknya ke Indonesia. Maka pantas saja turis manca negara terlalu sedikit ke Indonesia jika dibandingkan dengan ke Malaysia umpamanya.

Lantas saya jawab: “Saya tidak tahu, bahwa Indonesia tidak dikenal di negara lain. Tapi kalaulah Anda mengatakan demikian, kinilah saya baru tahu bahwa kami tidak dikenal oleh dunia.”

“Ya, kenapa tidak dikenal?” wartawan itu bertanya lagi.

Setelah lama berpikir-pikir, saya katakan kepadanya: “Yang mengharumkan nama bangsa dan negara ialah oleh pribadi yang berprestasi besar. Kemudian oleh upaya negara sendiri. Prestasi pribadi, yaitu prestasi yang masuk dalam kategori Hadiah Nobel umpamanya. Bisa Juga karena prestasi jagoan olah raga atau oleh produksi industri yang khas. “Mungkin jadi, karena Indonesia bukan negara besar, meski jumlah penduduknya nomor 5 terbanyak di dunia. Di samping Indonesia merupakan negara baru, yang menyatukan puluhan etnik yang tersebar di banyak pulau, Indonesia tidak memiliki sejarah dan figur yang mendunia. Ambil saja India sebagai contoh perbandingan. Dalam sejarah India menjadi tempat lahirnya agama seperti Hindu dan Budha. Di abad modern ini, India melahirkan tokoh seperti Mahatma Gandhi dan Tagore. Umat Islam India melahirkan cendikiawan dunia seperti, Iqbal, Seyd Ameer Ali; Mesir melahirkan Muhammad Abduh dan Haykal, Iran melahirkan Ali Shariati, Afghanistan melahir Jamaluddin Alafghani. Di bidang olah raga Indonesia belum punya Mike Tyson. Sedangkan Susi Susanti yang juara dunia, tapi bidang olahraganya belum sepopuler tenis. ”

“Saya sudah baca cerpen “Robohnya Surau Kami” dalam bahasa Inggris. Tapi itu saya baca di Jakarta. Di Amerika tidak ditemui pada toko buku. Kenapa?” katanya.

“Dibandingkan dengan Malaysia kita sudah mulai tertinggal. Penerbit negara di Malaysia, yang sama dengan Balai Pustaka pada kita, telah menerjemahkan 5 karya sastra mereka setiap tahun ke bahasa Inggris, Jerman, Jepang dan Cina untuk dipasarkan di luar negeri. Pemerintah kita belum memprogramnya. Mungkin pemerintah kita masih terpaku pada kegiatan politik dan ekonomi dalam negeri. Penerjemahan karya sastra Indonesia ke bahasa dunia, dilakukan oleh lembaga di luar negeri bagi keperluan bahan studi perguruan tinggi,” kata saya. Tentu saya tidak katakan bahwa dana penerjemahan di Malaysia diperoleh dari para donor luar negeri juga.

Setiap tahun pemerintah mengirim misi kesenian kemana-mana untuk kepentingan hubungan diplomatik. Anehnya misi kesenian itu terbanyak dikirim ke Belanda, negara yang sudah kenal betul dengan Indonesia. Produser film mengirim film Indonesia ke festival film di Cannes, Berlin dan Hongkong. Sering memperoleh penghargaan yang tinggi. Namun sebegitu jauh, film tersebut belum menjadi komoditi di dunia, seperti film Hongkong, Taiwan dan India. “Apa gagasan Anda dalam hal ini?” Tanya saya akhirnya.

“Saya tidak punya gagasan. Sebagai wartawan saya bertanya dan mencatat,” katanya.

Dan menang wartawan itu mencatat dan merekam tanya-jawab itu ke dalam 1,5 pita rekaman.

IV

“Apa yang menarik tentang Minangkabau yang dapat Anda ceritakan?” tanya wartawan itu kemudian.

Saya telah banyak ditanya tentang Minangkabau oleh peneliti asing, seperti dari Jerman, Inggeris, Australia, Kanada dan Jepang. Tidak sulit menjawabnya. Oleh karena mereka bertanya sesuai dengan metoda penelitian dan waktunya tidak terbatas. Tapi menjawab pertanyaan seorang wartawan, yang lazimnya kadar ingin tahunya tidak menukik, perlu uraian yang pendek dengan contoh yang tepat. Maka sambil berpikir-pikir saya mengatakan: “Seperti Anda lihat alam Minangkabau itu manis dan asri. Beda dengan Grand Canyon di Amerika atau Himalaya di Nepal atau Kilimanjaro di Afrika yang perkasa. Yang unik ialah sistem sosialnya yang matrilini.”

Untuk menerangkan sistem matrilini, saya ingat pada pertanyaan isteri Duta Besar Belanda yang datang ke Pusat Informasi dan Dokumentasi Kebudayaan Minangkabau di Padang Panjang, dalam rangka persiapan kunjungan Ratu Beatrix tahun yang lalu. Saya ulangi lagi keterangan saya itu untuk wartawan tersebut. Kata saya: “Pola budaya Minangkabau ialah egality. Derajat semua orang adalah sama. Termasuk antara laki-laki dan perempuan. Secara biologis, perempuan lemah. Maka perempuan diberi kekuatan, agar menjadi mitra yang seimbang, agar tidak menjadi bahagian dari laki-laki. Kekuatan perempuan berupa pemilikan anak dan harta benda. Ibarat suatu perusahaan, perempuan pemilik saham, sedang laki-laki adalah menejernya. Dengan pola itu Minangkabau tidak akan menjadi bangsa penakluk, seperti masyarakat patrilini yang lapar akan harta dan kekuasaan. Laki-laki dianjurkan pergi merantau, bukan untuk menguasai negeri orang.”

Kemudian wartawan itu mengajukan pertanyaan yang sudah sering diucapkan orang. Yaitu: “Kenapa dulu banyak orang Minangkabau mampu berperan penting, tapi sekarang tidak?”

Beberapa waktu sebelumnya, pertanyaan yang sama diajukan pula oleh anggota DPRD Jawa Barat ketika melakukan kunjung reses ke Sumatera Barat. Untuk menjawab pertanyaan itu saya mengatakan: “Agus Salim, Tan Malaka, Hatta, Sjahrir, Natsir adalah politisi murni. Sedangkan kini para politisi itu adalah pegawai negeri. Maka pamornya berarti selama jadi pejabat. Setelah pensiun, peranannya dalam masyarakat pun habis.” Rupanya ucapan saya kepada anggota DPRD Jawa Barat itu, dirasakan dan dipandang sebagai pelecehan atas status dan posisi oleh pejabat yang hadir.

Karena tidak mempunyai argument yang lain, jawaban pertanyaan kepada anggota DPRDJawa Barat itu, saya ulangi kepada wartawan dari The New York Times itu. Tapi dengan keterangan tambahan, bahwa konstelasi politik di Indonesia sekaranglah yang tidak sama dengan masa lalu, yang jadi penyebabnya.

“Apakah akan terjadi perubahan?” tanyanya.

“Sudah tentu. Namun prosesnya akan melalui jalan yang masih panjang dan berliku-liku. Karena sistem diktatur di negara komunis saja sudah berubah setelah 75 tahun berkuasa. Apalagi di Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila,” jawab saya.

V

Pertanyaan terakhir dari wartawan The New York Times itu ialah yang menurut nuansa politik dinilai sebagai SARA di negeri kita sejak 20 tahun yang lalu, tidak boleh dibicarakan, karena menimbulkan api permusuhan antara satu golongan dengan yang lain. Jika konteksnya tidak bernuansa politik, melainkan sosiologis dan psikologis, seyogianya tidaklah sensitif. Apalagi bila dibicarakan dengan kesadaran intelektual atau sikap manusia dewasa. Jika tidak dibicarakan dengan lapang dada, apalagi ditutup-tutup terus, maka semua orang akan menganggapnya tetap sebagai masalah yang sensitif.

“Menurut opini umum, umat Islam di Indonesia sangat anti umat agama lain, terutama Katolik. Apa betul?” tanya wartawan itu.

Saya sungguh-sungguh kelabakan oleh pertanyaan tersebut. Lebih kelabakan menyusun keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggung-jawabkan. Karena menurut setahu saya, dalam sejarah Indonesia, tidaklah pernah terjadi bentrokan karena perbedaan agama. Memang pada zaman Perang Padri atau Perang Aceh, tema anti kafir dijadikan isyu untuk memangkuskan perlawanan rakyat terhadap Belanda. Kita lihat pula dalam masyarakat Jawa, penganut Islam dengan penganut Katolik atau Hindu dapat hidup sebagai suatu keluarga dalam satu atap. Teman saya pengarang Satyagraha Hurip yang beragama Islam, menganut Protestan karena menikah dengan gadis Menado. Anak-anak mereka ada yang menganut Katolik setelah menikah dengan gadis turunan Cina dan menjadi muslimat karena menikah dengan pemuda Islam. Teman saya itu merasa bangga oleh perbauran antar agama itu.

“Di Amerika juga banyak terjadi, tapi itu hanyalah kasus,” katanya mengomentari.

“Dalam sejarah yang cukup panjang, bahkan semenjak penjajahan Belanda, bentrokan yang terjadi bermotif dari kesenjangan ekonomi seperti yang sering terjadi di Jawa. Di Jawa, ekonomi didominasi oleh Cina. Dan turunan Cina itu umumnya menganut Katolik. Di Kepulauan Riau atau Kalimantan Barat, dimana banyak keturunan Cina tidak pernah terjadi bentrokan, karena mereka sama miskinnya dengan pribumi,” kata saya.

“Orang Cina yang menganut agama yang sama dengan penduduk seperti di Filipina atau Muangthai, turunan mereka malah banyak yang menjadi jenderal, gubernur bahkan ada yang jadi isteri presiden. Terjadi integrasi dan asimilisai yang kuat,” kata saya.

“Perantau dari daratan Cina ratusan tahun yang lalu, memasuki negara di Asia Tenggara, memilih agama yang dianut penguasa dari negara rantau tersebut. Di Filipina mereka menganut Katolik karena penguasa di sana beragama Katolik. Di Muangthai mereka menganut agama Budha, karena penguasa di sana beragama Budha. Yang masuk ke Indonesia pada menganut agama Katolik pula, karena penguasa yang Belanda adalah penganut Katolik. Tiba-tiba di Indonesia terjadi perobahan kekuasaan dari Belanda kepada pribumi yang mayoritas Islam. Jika nenek moyang Cina yang masuk ke sini menganut Katolik yang menjadi anutan penguasa demi rasa aman mereka dalam berusaha, maka anak cucunya yang sekarang menganut agama itu karena keyakinan. Tentu saja mereka tidak akan menjadi Islam karena mau ikut-ikut agama penguasa seperti dulu, demi rasa aman dalam berusaha,” kata saya lagi.

“Apakah konflik antara masyarakat pribumi dengan turunan Cina itu bisa hilang?” tanyanya.

“Bisa saja. Apabila kesenjangan sosial telah berakhir, dimana pribumi pun sudah sama makmurnya dengan turunan Cina. Apabila pegusaha Cina tidak kolusi lagi dengan penguasa pribumi. Apabila rakyat tidak lagi dilecehkan negara.”

“I see. Kini saya mulai faham tentang kasus tersebut,” katanya.

Saya pun lega. Karena mengharapkan, apabila wawancara itu telah dimuat di The New York Times nantinya, setidak-tidaknya topik pembicaran tersebut akan dapat meredakan isyu busuk selama ini.

000